Struktur Organisasi KPK Berubah, Wakil Ketua: Rencana Strategis Pimpinan KPK

Mawardi Tombang
Kamis, 19 November 2020 20:56:00

KANALSUMATERA.com - Jakarta- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menjelaskan tiga alasan lembaganya mengubah struktur organisasi. Perubahan ini diatur lewat Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola.

“Penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020 sampai 2024 dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi,” ujar Alex saat konferensi pers di kantornya, Kamis, 19 November 2020.


Alex mengatakan pimpinan KPK era Firli Bahuri memberantas korupsi lewa tiga pendekatan. Pertama melalui pendidikan antikorupsi. Dia mengatakan pendekatan preventif itu dilakukan untuk meniadakan niat untuk melakukan korupsi.

Pendekatan kedua, kata dia, lewat perbaikan sistem dan kebijakan. “Dilakukan dengan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi,” kata dia. Ketiga, kata Alex, pendekatan yang digunakan melalui penindakan.

Baca: Sempat Dievaluasi, Pemberangkatan Jamaah Umrah Digelar Lagi


Adapun Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yang telah disahkan mengubah struktur KPK. Dalam peraturan yang baru, terdapat satuan dan unit organisasi baru yang berada di bawah pimpinan. Salah satunya Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Deputi ini terdiri atas 5 jabatan, yaitu Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, dan Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

Kemudian Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri paling banyak 5 Direktorat Koordinasi dan Supervisi sesuai strategi dan kebutuhan wilayah, serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Pada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring terdapat jabatan baru, yaitu Direktorat Antikorupsi Badan Usaha. Sedangkan pada Deputi Bidang Informasi dan Data terdapat 2 jabatan baru, yaitu Direktorat Manajemen Informasi dan Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi. Selain itu, dalam struktur organisasi juga terdapat staf khusus dan inspektorat.

Baca: Rotasi Perwira Tinggi TNI, Komandan Paspampres Diganti

Struktur baru ini dinilai membuat KPK gemuk. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai perubahan struktur organisasi KPK bertentangan dengan Undang-Undang KPK.

"ICW menilai produk hukum internal KPK ini amat rentan untuk dibatalkan melalui uji materi di Mahakamah Agung," ujar Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 November 2020.

Kurnia mengatakan, Pasal 26 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak direvisi dalam UU Nomor 19 Tahun 2019. Artinya, bidang-bidang yang ada di KPK masih seperti sedia kala, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Namun, kata Kurnia, yang tertuang dalam Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK malah terdapat beberapa penambahan, seperti Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat dan Bidang Koordinasi dan Supervisi. "Ini sudah terang benderang bertentangan dengan UU KPK," ujarnya.

Baca: Sidang Nurhadi: Saksi Diminta Bayar Uang Muka Rp 250 Juta untuk Atur Perkara

sumber: tempo.co

Terkait
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak
Wapres Targetkan Indonesia Produsen Halal Terbesar Pada
Tenaga Ahli KSP Tuding Masyarakat Tak Cermati Proses UU
Menteri PUPR Kunjungi Kesiapan Jalan Tol Pekanbaru-Pada
Lainnya
KPAI Minta Dinas Pendidikan Tak Hilangkan Hak Anak yang Ikut Demonstrasi
KPAI Minta Dinas Pendidikan Tak Hilangkan Hak Anak yang Ikut Demonstrasi
Terkait Warga ODP Corona, Kadiskes Kampar: Warga Terseb
Prof. Mudzakir Sarankan KPK Serahkan Kasus Di Bawah Rp1
Sri Mulyani Minta Masyarakat Lapor SPT Sebelum 31 Maret
Ekonomi
Mengenal Budi, Petani Asal Siak Yang Sukses di Bidang Holtikultura
Mengenal Budi, Petani Asal Siak Yang Sukses di Bidang Holtikultura
Perhatikan Warganya, Kades Padang Luas Ucapkan Terimaka
Sekda Siak: Apresiasi Baznas Tingkatkan Zakat Masa Pand
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Leisure
Berikut 10 Jenis Sambal Khas Indonesia Bikin Makan Nambah Terus
Berikut 10 Jenis Sambal Khas Indonesia Bikin Makan Nambah Terus
Khawatir Dampak Corona, Wisatawan China Batal ke Istana
Ini Dampak Virus Corona bagi Wisatawan Bintan
Viral
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Posko Darurat Asap PKS Riau, Dari Over Kapasitas Hingga
Warga Besitang Meninggal Dalam Kamar Hotel Budi Baru, D
Global
Pasang Surut Hubungan Prancis Dengan Dunia Islam, Atas Nama Kebebasan dan Sekularisme
Pasang Surut Hubungan Prancis Dengan Dunia Islam, Atas Nama Kebebasan dan Sekularisme
Dior Tampilkan Kain Endek Bali Pada Paris Fashion Week
GKSB DPR RI Dukung Langkah Fatah dan Hamas Bersatu Lawa
Ottech
Begini Tipe Perilaku Penipuan di Whatsapp dan Cara Mengatasinya
Begini Tipe Perilaku Penipuan di Whatsapp dan Cara Mengatasinya
Daihatsu Resmi Luncurkan New Astra Daihatsu Sigra
Awas! VPN Palsu Penyebar Malware Beredar
Nasional
Jelang Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Tetap Waspada
Jelang Libur Panjang, Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Tetap Waspada
Menag Fachrul Razi Akan Gunakan Asrama Haji untuk Karan
Syahrul Aidi Hadiri Rakernas DPP Apdesi, Komit Perjuang