Honorer K2 Menunggu Mekanisme Seleksi Pegawai Kontrak Setara PNS

Alwira Fanzary
Senin, 14 Januari 2019 17:20:43
Ilustrasi

KANALSUMATERA.com - Tenaga honorer kategori dua (K2) meminta kejelasan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pasalnya hingga kini belum ada kejelasan seleksi seperti apa yang harus dijalani nantinya. Pemerintah akhir Januari ini akan membuka seleksi PPPK untuk tenaga kesehatan, guru, dan penyuluh pertanian.

”Yang saya pertanyakan apakah (ketetapan) teknisnya sudah ada, seleksi semacam apa yang harus kita lakukan,” kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di Jakarta kemarin. Seperti yang dilansir dari Okezone.

Titi mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan aturan teknis mengenai hal tersebut. Dia berharap aturan teknis harus jelas terlebih dahulu sebelum menetapkan jumlah. ”Jangan asal kasih statemen, tapi kita belum tahu. Karena sampai hari ini kita belum lihat juklak (petunjuk pelaksanaan) ataupun juknisnya (petunjuk teknis),” ungkapnya.

Dia menekankan bahwa hal yang paling penting adalah solusi yang dikeluarkan pemerintah haruslah berkeadilan. Dia meminta agar dalam hal merekrut tenaga honorer tidaklah setengah- setengah.

Baca: Sosialisasi Empat Pilar dengan Perempuan Muhammadiyah, Hendry Munief Puji Kontribusi PW Aisyiyah

”Bagi kami yang penting kebijakan itu berkeadilan. Diakomodasi semuanya. Kami juga paham kalau bertahap (penerimaannya). Tapi harusnya rentang waktunya jelas,” ujarnya.

Sebelumnya pemerintah memastikan akan membuka seleksi PPPK tenaga pendidikan sebanyak 159.000. Lowongan ini dikhususkan untuk tenaga honorer K2. ”Khusus untuk (seleksi) sekarang ditujukan untuk guru honorer K2 yang jumlahnya sekitar 159.000. Itu bagi yang mau (ikut seleksi). Kalau tidak mau juga engga apa-apa,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy.

Muhadjir mengatakan, jumlah sebanyak 159.000 itu merupakan jumlah guru honorer K2 yang telah diverifikasi. Dia menyebut, jajarannya telah melakukan verifikasi terhadap jumlah guru honorer yang ada di seluruh Indonesia.

”Sudah kita hitung by name by address. Sudah kita sensus. Termasuk sudah dikeluarkan 25.000 karena ternyata orangnya tidak ada. Jadi, K2 hanya sekitar 159.000 itu,” paparnya.

Baca: Jelang Masuki Ramadan, Pemulihan Listrik di Aceh Berjalan Optimal

Muhadjir mengatakan, seleksi PPPK kali ini memang dikhususkan untuk guru honorer K2. Di luar tenaga honorer K2, dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi. Termasuk guru-guru honorer baru tidak dapat ikut seleksi PPPK kali ini.

”Seleksi ini memang tertutup. Hanya khusus K2. Tapi kita akan berusaha supaya 736.000 guru honorer itu semua ada solusinya. mohon kesabarannya, akan dilakukan secara bertahap. Kemendikbud sudah punya rencana sampai 2023 (terkait guru honorer),” jelasnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menargetkan agar semua K2 dapat lolos seleksi PPPK. Dengan begitu pemerintah mendapat tambahan tenaga pendidik sebanyak 159.000 orang.

”Sebenarnya kalau kita sudah mematok 159.000 itu, ya artinya yang lulus ya segitu,” ujarnya.

Baca: Masalah BPJS Bersumber dari Belum Solidnya DTSEN: Komisi VIII Dorong Perbaikan Sistem

Ditanyakan mekanisme seleksi, Muhadjir menyebut tidak jauh berbeda dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun untuk tingkat kesulitan akan ada penyesuaian. ”Tapi kita sesuaikan kesulitannya untuk tua dan muda. Masa tua dan muda dibikin sama, nanti kehabisan napasnya,” katanya.

Dengan adanya seleksi PPPK ini, dia kembali meminta sekolah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Dia ingin menuntaskan tenaga honorer yang ada saat ini. Jika tidak ditutup, jumlahnya akan terus bertambah dan tidak akan pernah tertuntaskan. ”Ini kita akan segera membangun sistem rekrutmen guru yang betul-betul sistemik, mengikuti standar kualifikasi yang benar. Kalau sekolah terus-terusan mengangkat honorer, kapan kita selesai?” ujarnya.Ozo/Kso

Terkait
Lindungi Hajat Rakyat dari Kartel Pangan, Darmadi Dorong Regulasi Anti Monopoli
Lindungi Hajat Rakyat dari Kartel Pangan, Darmadi Dorong Regulasi Anti Monopoli
Jaga Kedaulatan Negara, Komarudin Watubun Dorong Pemben
Hendry Munief Soroti Informasi Piala Dunia 2026 Belum T
Kadin: MBG Berpotensi Kerek Pertumbuhan PDB hingga 3,5
Lainnya
Pemkab Rohil Gratiskan Seragam Sekolah Gratis  Siswa SD dan SMP
Pemkab Rohil Gratiskan Seragam Sekolah Gratis  Siswa SD dan SMP
Mutasi Polri, Karopenmas Polri Awi Setiyono Digeser Jad
Edwin Pratama: Ketum PSSI Dukung PSBS Masuk Liga 3 Indo
Banjir di Sarolangun Jambi Meluas
Ekonomi
Antrian Panjang Sebabkan Kemacetan, Krisis BBM Terjadi di SPBU Bangkinang Sepekan  Terakhir
Antrian Panjang Sebabkan Kemacetan, Krisis BBM Terjadi di SPBU Bangkinang Sepekan  Terakhir
Saat Wisuda Sekolah Wirausaha Aisyiyah Riau, Hendry Mun
Hendry Munief Dorong Pengusaha Muslimah Kembangkan Sekt
Viral
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Umrah, Sepeda Motor dan Uang Jutaan Rupiah
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Umrah, Sepeda Motor dan Uang Jutaan Rupiah
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Posko Darurat Asap PKS Riau, Dari Over Kapasitas Hingga
Budaya
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Gunting Pita Menjadi Pertanda Kampar Expo 2023 Resmi Di
Festival Subayang 2023, Ini Jadwal dan Konsepnya
Lifestyle
Permata Ummat Berharap Pemerintah Beri Fasilitas Yang Cocok Untuk Para Disabilitas
Permata Ummat Berharap Pemerintah Beri Fasilitas Yang Cocok Untuk Para Disabilitas
Forum Pekanbaru Kota Bertuah Bantu Umi Marila Janda Ana
RS Zainab Pekanbaru Hadirkan Klinik Fertilitas, Beri Ha
Entertainment
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film SpongeBob SquarePants Meninggal Dunia
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film SpongeBob SquarePants Meninggal Dunia
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Hukum
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Respon Laporan Masyarakat, Satpol PP Kampar Turun Ke lo
Bupati Kampar Fasilitasi Penyelesaian Konflik Desa Koto