Pakar Hukum Margarito Dukung Adelin Lis Ajukan PK, Berikan Novum Baru

Mawardi Tombang
Senin, 13 November 2023 22:11:45

KANALSUMATERA.com - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis turut mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Direktur Keuangan PT Keang Nam Developmen Indonesia (KNDI), Adelin Lis. Dia mengatakan, setiap narapidana atau ahli warisnya berhak mengajukan PK lebih dari satu kali, jika putusan pertama belum memenuhi rasa keadilan.

"Aturan kita, membolehkan PK berkali-kali. Aturannya, tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013," ujar Margarito kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Namun, dia menegaskan, pengajuan PK harus disertakan oleh novum atau bukti baru, yang belum pernah digunakan pihak terpidana. Mulai dari pengadilan tingkat pertama, hingga perkaranya masuk ke MA.

“Kalau tidak ada bukti baru, ya percuma. Jadi tergantung, ada atau tidaknya bukti baru. Itu yang paling pokok,” jelasnya.

Baca: Banjir Kepung Sejumlah Wilayah di Aceh, Puluhan Desa Terendam

Mantan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini menekankan, setelah novum ditemukan, Adelin Lis bisa mengajukan saksi maupun ahli untuk menafsirkan dalil-dalil pembelaannya.

"Jangan sekadar mengandalkan saksi atau ahli dan memberikan tafsiran terhadap fakta yang ditemukan dalam sidang. Novumnya, harus benar-benar murni baru," tandasnya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Kehutanan Dr Sadino, SH, MH dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Suparji Ahmad menilai, ada kekeliruan hakim saat menghukum Adelin Lis 10 tahun penjara.

Keduanya menilai, ada disparitas dalam putusan pertama dan kasasi. Sebab, Adelin Lis sempat diputus bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dia dinyatakan tidak melanggar pidana, hanya melanggar Undang-Undang (UU) Kehutanan dan dikenakan sanksi administrasi.

Baca: Benny Rhamdani: Hanya di Era Jokowi UU Pekerja Migran Sangat Dikuatkan

Namun, di tingkat Kasasi dan PK, dia dihukum 10 tahun penjara karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sementara itu, sejumlah terdakwa lain di kasus yang sama diputus bebas, yakni Direktur Utama PT KNDI,
Oscar A Sipayung, serta Direktur Perencanaan dan Produksi PT KNDI, Washington Pane.

"Kapasitas Adelin Lis hanya direktur keuangan, harusnya yang paling bertanggung jawab adalah Direktur Utama," ujar Sadino dalam diskusi bertajuk, "Anotasi Putusan Adelin Lis", di Jakarta, Jumat (10/11/2023).

Sementara itu, Prof Suparji Ahmad mengatakan, putusan tersebut mengandung misteri dan terkesan tidak adil. Sebab, Adelis Lis sempat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Ketika di kasasi dan PK, putusan berubah drastis. Dihukum sepuluh tahun. Jadi,.ada kontradiksi," ucap Prof Suparji.

Baca: Wamenkumham: Belanja Produk Dalam Negeri Harus Terus Digelorakan

Karenanya, dia mendorong, Adelin Lis mengajukan PK kedua. Menurut dia, ada kekeliruan hakim dalam mengambil keputusan yang didukung dengan novum.

"Dalil paling signifikan, ada kekeliruan dan kekhilafan hakim. Kasusnya adalah pelanggaran administrasi. Jadi, yang dipakai Undang-Undang Kehutanan, bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," jelas dia.

Sekedar latar, Adelin Lis didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Dalam dakwaan, jaksa meyatakan PT KNDI memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di lahan seluas 58.590 hektare di kawasan hutan Sungai Singkuang-Sungai Natal, Kabupaten Madina. Dia disebut menebang kayu di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan.

Menteri Kehutanan saat itu, MS Kaban turut diperiksa sebagai saksi. Dia kemudian menyatakan pemilik hak pengelolaan hutan hanya melanggar administrasi apabila membalak kayu di luar RKT. Berdasarkan hal itu, PN Medan membebaskan Adelin Lis. ***

Terkait
Syahrul Aidi Ikuti Konferensi Parlemen Internasional Bahas Isu Perdamaian Agama Dunia
Syahrul Aidi Ikuti Konferensi Parlemen Internasional Bahas Isu Perdamaian Agama Dunia
David Hampir Dua Pekan Belum Sadarkan Diri
Helikopter Rombongan Kapolda Jambi Mendarat Darurat Dih
Pemilu 2024, Jokowi Larang TNI-Polri Terlibat Politik P
Lainnya
Dr. Kamsol Minta Produk Lokal Masukkan ke E-Katalog, ASN Pakai Batik Kampar
Dr. Kamsol Minta Produk Lokal Masukkan ke E-Katalog, ASN Pakai Batik Kampar
Libur Akhir Tahun: Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Men
Ada Pungutan Liar di Pasar Panam Pekanbaru
Rugikan Masyarakat Miliaran Rupiah, SPBU di Medan Diseg
Politik
Berikut Jadwa Debat Capres-Cawapres, Perdana dan Terakhir Digelar di Kantor KPU
Berikut Jadwa Debat Capres-Cawapres, Perdana dan Terakhir Digelar di Kantor KPU
Cak Imin Ungkit Kehancuran saat Orde Baru karena KKN
Markarius Anwar Jabat Kapten Daerah Riau Tim Anies-Muha
Pendidikan
TK Aisyiyah Bustanul Athfal Dekalarasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak Usia Dini
TK Aisyiyah Bustanul Athfal Dekalarasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Anak Usia Dini
Dilantik Jadi Kadisdikpora Kampar, Aidil Ajak Semua Ele
Murid IP ICBS Riau akan Ikuti Olimpiade Bahasa Arab Tin
Nasional
Utusan Riau Raih Juara Tiga Lomba Baca Kitab Kuning, Markarius Anwar: Alhamdulillah, Bangga
Utusan Riau Raih Juara Tiga Lomba Baca Kitab Kuning, Markarius Anwar: Alhamdulillah, Bangga
Anggaran BP2MI Ditambah, Benny Rhamdani: Terima Kasih P
Dibalik Dahsyatnya Erupsi Gunung Marapi, Belasan Korban
Pariwara
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak Daerah
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak Daerah
Pj Wako Apresiasi Insan Pariwisata di Pekanbaru Majukan
DPRD Pekanbaru Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah terha
Daerah
Forum Pekanbaru Kota  Bertuah Bersilaturahmi ke Dinas Koperasi UMK
Forum Pekanbaru Kota  Bertuah Bersilaturahmi ke Dinas Koperasi UMK
Ruas Tol Bangkinang-Pangkalan Tahap I Sudah Dibuka Akhi
Wabup Siak, Husni Merza: Say No to LGBT
Olahraga
Wabup Husni Merza Lepas 64 Peserta Tour de Siak
Wabup Husni Merza Lepas 64 Peserta Tour de Siak
PMRJ Gelar Liga Domino dan Badminton untuk Warga Riau d
Menang 2-1 Atas Real Madrid, Barcelona Kokoh di Puncak
Entertainment
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Tunggu ya , Serial Televisi Star Wars Segera Diproduksi
Ustadz Abdul Somad di Medan: Ngeri-ngeri Sedap Juga Kur
Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Solok Apresiasi Pelaya