Dari Festival Aspirasi BAM DPR RI, Revitalisasi Infrastruktur Krusial Demi Masa Depan Cilacap
KANALSUMATERA.com - Jateng - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menekankan Kabupaten Cilacap perlu didukung oleh kemajuan infrastruktur demi kemajuan masa depan Kabupaten Cilacap.
Ahmad Heryawan menjelaskan, revitalisasi infrastruktur berpotensi mendatangkan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara, apalagi di keindahan alam pariwisata di wilayah Jawa Tengah Selatan (Jasela).
“Hal terpenting untuk memajukan Cilacap sebagai pemicu kemajuan kawasan Jasela adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai diperlukan agar potensi pariwisata Cilacap dapat berkembang serta mempermudah pergerakan orang dan barang,” katanya saat diwawancarai Parlementaria usai memimpin Festival Aspirasi BAM DPR RI di Jawa Tengah, Cilacap, Senin (9/2/2026).
Ia pun melanjutkan, seindah apa pun potensi wisata Cilacap dan Jawa Tengah bagian Selatan tentunya wisatawan tidak akan datang tanpa kemudahan akses. Oleh sebab itu, terangnya, perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk mempermudah pergerakan manusia menuju wilayah tersebut.
Baca: Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas Kasus Batu Bara, Habiburokhman:
“Infrastruktur yang ada saat ini sudah cukup baik, namun belum mampu menampung lonjakan kendaraan pada hari-hari tertentu seperti hari raya dan tahun baru. Karena itu, diperlukan infrastruktur yang lebih lebar dan memadai. Pembangunan jalan tol diharapkan dapat dipercepat baik dari arah timur (Yogyakarta), barat (Bandung–Tasikmalaya–Ciamis–Pangandaran), maupun dari utara melalui Pejagan dan jalur Pantura menuju Cilacap,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyambut baik kehadiran BAM DPR RI yang menyerap langsung aspirasi masyarakat se-Kabupaten Cilacap. Dirinya berharap forum tersebut bisa mempercepat pembangunan daerah khususnya di wilayah Jasela.
“Banyak aspirasi disampaikan oleh para penanya, mulai dari pengembangan potensi daerah hingga berbagai persoalan umum. Aspirasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah akan kami tindak lanjuti secara bertahap, sementara yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat kami berharap dapat dicatat oleh BAM dan didorong agar segera ditindaklanjuti,” tandas Auliya. (MT/KSC)
