Gus Alex Ungkap Tambahan 20 Ribu Kuota Haji Disebut Kompensasi Dukungan ke Arab Saudi
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Asal-usul tambahan 20.000 kuota haji Indonesia pada 2024 kembali menjadi sorotan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mengungkapkan bahwa tambahan kuota haji tersebut disebut berkaitan dengan dukungan Indonesia terhadap Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola.
Keterangan itu disampaikan Gus Alex ketika menjalani pemeriksaan sebagai saksi mahkota dalam persidangan yang melibatkan sejumlah terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023–2024.
Baca: Bobby Nasution Minta Foto Gibran Diturunkan dari Kantor hingga Sekolah di Sumut
Di hadapan majelis hakim, Gus Alex menyebut tambahan 20.000 kuota haji merupakan semacam kompensasi atas dukungan Indonesia kepada Arab Saudi.
"Betul. Jadi, angka 20.000 itu adalah semacam kompensasi karena Indonesia mendukung Saudi menjadi tuan rumah sepak bola tahun berapa saya tidak ingat," kata Alex dalam persidangan.
Baca: Hendry Munief: Konektivitas Antarpulau Jadi Isu Penting dalam RUU Daerah Kepulauan
Ia kemudian menjelaskan bahwa setelah dukungan tersebut diberikan, Indonesia mengajukan permintaan tambahan kuota haji kepada pemerintah Arab Saudi.
"Tapi karena Indonesia mendukung, maka kemudian Indonesia minta apa, gitu. Kemudian kita mengajukan kuota tambahan sejumlah 20 ribu," tambahnya.
Meski menyampaikan informasi tersebut, Gus Alex mengaku tidak mengetahui secara terperinci mekanisme maupun proses pemberian tambahan kuota haji tersebut.
Baca: Perpres 82/2026 Terbit, Kopdes Merah Putih Dikebut Beroperasi di Desa
Menurut keterangannya, informasi mengenai latar belakang perolehan kuota tambahan itu diperoleh dari Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro perjalanan haji Maktour.
Dua Kali Bertemu Pemilik Maktour
Baca: Ombudsman Dua Kali Ditolak Sidak Lapas Cibinong, Temukan Fasilitas Mewah
Dalam persidangan, Gus Alex juga mengungkapkan pernah bertemu Fuad Hasan Masyhur sebanyak dua kali pada Februari 2024.
Pertemuan pertama berlangsung di kantor Maktour pada 1 Februari 2024. Selanjutnya, keduanya kembali bertemu pada 3 Februari 2024 di Restoran Al Jazeerah Polonia, Jakarta Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Fuad disebut menyampaikan usulan agar pengelolaan 10.000 kuota tambahan untuk jemaah haji khusus dilakukan melalui satu pintu.
Baca: Xanana Gusmao Temui Jokowi di Solo, Suasana Hangat Diwarnai Lagu Bengawan Solo
Usulan itu berkaitan dengan konsep pengelolaan layanan akomodasi jemaah dalam satu kawasan.
"Dalam pertemuan tersebut, Pak Fuad menyampaikan bahwa terkait dengan latar belakang perolehan kuota tambahan tahun 2024, yaitu sejumlah 20.000, kemudian permintaan—apakah memungkinkan jika kuota tambahan yang 10.000, kenapa sebut 10.000? Karena sudah ada terbit KMA dan sudah terbit Kepdirjen 118. itu dikelola satu pintu," ungkap Alex.
Baca: Usai Dapat Amnesti Prabowo, Gus Nur Gugat Negara Rp3,4 Miliar, Jokowi Terancam Digugat
Namun, Gus Alex mengaku tidak menyetujui usulan tersebut. Alasannya, setiap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memiliki karakteristik dan standar pelayanan yang berbeda.
Ia juga menyebut Fuad memiliki konsep agar layanan akomodasi jemaah haji khusus dapat dikelola secara terpusat dalam satu kawasan.
"Memang Pak Fuad menyampaikan bahwa beliau punya konsep bagaimana layanan akomodasi itu satu pintu di satu area," ucapnya.
Baca: Mendagri Tito Larang Kepala Daerah Buka Lahan dengan Cara Membakar
Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Rugikan Negara Rp622 Miliar
Keterangan Gus Alex tersebut merupakan bagian dari proses persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023–2024.
Baca: Orang Tua Penerima MBG Berpeluang Dapat Bedah Rumah dan Rumah Subsidi
Dalam perkara ini, empat orang menjadi terdakwa, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622 miliar dalam perkara pengelolaan kuota haji tambahan tersebut.
Persidangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola kuota keberangkatan jemaah haji Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam pembagian kuota menjadi aspek penting yang terus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Baca: Tito Karnavian Kaji Guru PPPK Jadi ASN Pusat, Beban APBD Daerah Bisa Berkurang
Seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (SM)
