Dasco Fasilitasi Aspirasi Buruh, 64 Pekerja Krakatau Steel Batal Di-PHK
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Upaya memperjuangkan kepastian kerja bagi buruh Krakatau Steel membuahkan hasil. Sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya mendapatkan kepastian status sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Keputusan tersebut mencuat setelah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 09.55 WIB itu turut dihadiri Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Sementara dari pihak buruh hadir Presiden KASBI Sunarno bersama sejumlah perwakilan serikat pekerja.
Baca: Gibran Ajukan Niat Mundur sebagai Wapres kepada Prabowo, Istana Ungkap Hasil Pertemuan 2,5 Jam
Dalam pertemuan tersebut, para pekerja menyampaikan persoalan ketidakjelasan status hubungan kerja yang telah mereka alami selama bertahun-tahun.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menjelaskan, para pekerja tersebut berasal dari lingkungan Krakatau Baja Konstruksi (KBK), salah satu bagian dari ekosistem perusahaan Krakatau Steel di Cilegon, Banten.
Baca: Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
Menurut Anggia, para pekerja telah mengabdi selama delapan tahun, tetapi belum mendapatkan kepastian mengenai kontrak kerja mereka.
"Jadi pertemuan tadi adalah pertemuan kami, kami dari Pak Dasco dan kami Komisi VI bersama dengan teman-teman dari KASBI dan para Serikat Pekerja," kata Anggia.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama pihak manajemen untuk mencari solusi terbaik bagi para pekerja.
Baca: Kapolda Metro Jaya Dorong Literasi AI Sejak Dini, Sekolah Diminta Siapkan Generasi Melek Teknologi
Hasil pembahasan itu membawa perkembangan positif. Sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya direncanakan diberhentikan kini mendapatkan perubahan status menjadi PKWT.
"(Sebanyak) 64 pekerja yang seharusnya yang semestinya mau diberhentikan itu menjadi PKWT dengan gaji yang UMR, lalu kemudian BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas juga. Alhamdulillah sudah ketemu cara atau ketemu jalan untuk kesejahteraan bagi para pekerja," sebutnya.
Baca: DPR Desak Pemerintah Fasilitasi Jemaah Umrah Batal Berangkat Akibat Penutupan Bandara Riyadh
Dengan perubahan status tersebut, para pekerja mendapatkan kepastian hubungan kerja, upah sesuai ketentuan upah minimum regional (UMR), serta perlindungan melalui kepesertaan BPJS.
Sementara itu, Presiden KASBI Sunarno menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI dan Komisi VI yang telah memberikan ruang bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasi.
Ia berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat menjadi langkah positif dalam memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.
Baca: Green Policing Diperkenalkan, Kapolda Riau Bekali Taruna Akpol
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR RI dan juga pimpinan DPR dalam hal ini Bapak Dasco yang telah membantu memfasilitasi kawan-kawan untuk penyelesaiannya," ucap Sunarno.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam menampung aspirasi kalangan pekerja, khususnya terkait kepastian status hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan buruh.
Baca: Prabowo Bertemu Putin di Vladivostok, Rusia Dorong Penguatan Kemitraan Strategis
Penyelesaian persoalan 64 pekerja Krakatau Steel tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kerja sekaligus menjadi perhatian bagi perusahaan dalam memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. (SM)
