DPR Desak Pemerintah Fasilitasi Jemaah Umrah Batal Berangkat Akibat Penutupan Bandara Riyadh
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Anggota DPR RI meminta pemerintah memberikan fasilitasi kepada calon jemaah umrah Indonesia yang gagal berangkat ke Tanah Suci akibat gangguan penerbangan menyusul situasi keamanan di Arab Saudi. Pemerintah didorong memastikan jemaah terdampak memperoleh informasi, pendampingan, serta kepastian mengenai kelanjutan perjalanan ibadah mereka. Kamis (15/10/2026).
Permintaan tersebut muncul setelah serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, berdampak pada operasional penerbangan. Situasi itu turut mengganggu perjalanan jemaah umrah Indonesia, termasuk sejumlah calon jemaah yang tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah tidak hanya memantau perkembangan situasi keamanan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret untuk membantu warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak.
Baca: Presiden Mesir Dikawal Pasukan Berkuda ke Istana, Prabowo Siapkan Pertemuan Bilateral
Dalam keterangannya pada 14 Oktober 2026, Sukamta menekankan pentingnya koordinasi pemerintah melalui kementerian terkait dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi.
“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” ujar Sukamta, seperti dikutip dari keterangan Fraksi PKS DPR RI.
Baca: Prabowo Undang Jokowi ke Kertanegara, Ajudan Ungkap Pertemuan Dua Jam
DPR Minta Jemaah Umrah Terdampak Mendapat Fasilitas
Sukamta menilai pembatalan atau penundaan penerbangan akibat situasi keamanan membutuhkan penanganan yang terkoordinasi. Pemerintah diminta memastikan jemaah yang terdampak tidak kehilangan akses terhadap informasi dan bantuan yang diperlukan.
Ia juga mendorong kementerian dan lembaga terkait menyusun mekanisme penanganan bagi calon jemaah yang gagal berangkat maupun WNI yang mengalami kendala perjalanan di Arab Saudi.
Baca: Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Puan Minta Kekuatan APBN Dikaji
“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tutur Sukamta.
Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan gangguan penerbangan berlangsung lebih lama. Perhatian khusus juga diperlukan bagi jemaah lanjut usia, kelompok rentan, serta mereka yang membutuhkan layanan kesehatan.
Baca: Peringati Hari Ozon Sedunia, Lampu Sejumlah Jalan dan Ikon Jakarta Dipadamkan
“Termasuk dukungan bagi jemaah tertahan, kelompok rentan, lansia, dan mereka yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus,” ungkap Sukamta.
Penutupan Bandara Riyadh Ganggu Perjalanan Jemaah
Gangguan perjalanan umrah terjadi setelah serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh. Dampak peristiwa tersebut membuat sejumlah penerbangan terganggu dan memicu pembatalan perjalanan menuju Arab Saudi.
Baca: Kemendagri dan BGN Perkuat Kolaborasi, Pemda Diminta Maksimalkan Dukungan Program MBG
Sebelumnya, sejumlah calon jemaah umrah dilaporkan tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin, 12 Oktober 2026. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari otoritas terkait di Sulawesi Selatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Ikbal Ismail, membenarkan adanya jemaah yang terdampak pembatalan penerbangan.
Baca: Pelatihan Kopdes Merah Putih Disorot, Kemhan Tegaskan Peserta Bukan Digaji Rp10 Juta
“Iya betul (jemaah telantar), dampak dari eskalasi politik Saudi, penerbangan dibatalkan,” ujar Ikbal, sebagaimana diberitakan detikSulsel pada Senin, 12 Oktober 2026.
Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan kemudian mengerahkan tim untuk melakukan pendataan terhadap jemaah yang mengalami kendala perjalanan.
Jemaah Diminta Memantau Informasi Resmi
Baca: Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes Mulai September, Pemerintah Diminta Jangan Persulit Warga
Di tengah ketidakpastian jadwal penerbangan, calon jemaah umrah diminta tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari maskapai, pengelola bandara, penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), serta perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi.
Jemaah juga diimbau mengonfirmasi jadwal penerbangan sebelum berangkat ke bandara. Langkah tersebut penting untuk menghindari penumpukan penumpang akibat perubahan jadwal atau pembatalan penerbangan.
Baca: Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas Kasus Batu Bara, Habiburokhman:
Sukamta menegaskan bahwa keselamatan warga Indonesia harus menjadi prioritas dalam menghadapi situasi tersebut. Pemerintah diharapkan terus memantau perkembangan keamanan dan memastikan layanan bantuan bagi WNI tetap berjalan.
Dengan adanya koordinasi lintas lembaga, jemaah yang terdampak diharapkan memperoleh kepastian mengenai jadwal keberangkatan, fasilitas selama menunggu, serta langkah penyelesaian atas perjalanan yang tertunda. (SM)
