Zulhas Bantah Isu Pengadaan Kipas Kopdes Rp1,8 Triliun, Sebut Angka Disalahartikan
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah kabar yang menyebut pemerintah menganggarkan Rp1,8 triliun untuk pengadaan kipas angin bagi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, informasi yang beredar merupakan salah tafsir terhadap rincian anggaran pembangunan satu unit koperasi. Selasa (28/07/2026).
Zulhas menegaskan tidak pernah ada alokasi anggaran sebesar itu yang dikhususkan untuk pengadaan kipas angin.
"Sudah berkali-kali dijelaskan tidak ada Rp1,8 triliun," kata Zulhas saat konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.
Baca: Operasi Patuh 2026 Resmi Dimulai, Ini 11 Pelanggaran yang Diincar Polisi hingga 8 November
Ia menjelaskan, anggaran pembangunan setiap unit KDKMP terdiri dari berbagai komponen, mulai dari pembangunan gedung, kendaraan operasional hingga perlengkapan penunjang. Karena itu, menurutnya, keliru jika seluruh anggaran tersebut dikaitkan dengan pengadaan kipas angin.
Zulhas memaparkan, biaya pembangunan gedung KDKMP berukuran sekitar 600 meter persegi rata-rata mencapai Rp1,6 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dibanding estimasi Kementerian Pekerjaan Umum yang mencapai sekitar Rp2,4 miliar untuk bangunan dengan luas serupa. Efisiensi itu, kata dia, dapat dicapai karena proses pembangunan melibatkan TNI.
Baca: Anwar Usman Kembali ke Lingkar Kekuasaan, Kini Jadi Wantimpres
"Jadi, itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya langsam karena ada yang mahal sekali, ada yang, menurut PU itu kan Rp4 juta per meter. Itu kalau Rp4 juta kali 600 [unit], Rp2,4 miliar. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan, [jadi] Rp1,6 miliar. Ada yang di bawah Rp1,6 miliar, tapi ada juga yang di atas Rp1,6 miliar, rata-rata Rp1,6 miliar. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali," ujarnya.
Selain pembangunan gedung, setiap koperasi juga memerlukan kendaraan operasional dengan nilai sekitar Rp1,1 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran yang telah teralokasi mencapai sekitar Rp2,7 miliar per unit.
Sementara sisa anggaran sekitar Rp300 juta akan digunakan untuk berbagai fasilitas pendukung, seperti klinik, rak penyimpanan, serta perlengkapan operasional lainnya. Pengadaan fasilitas tersebut masih akan melalui proses verifikasi dan validasi.
Baca: Kemhan Siapkan Diklat SPPI Gelombang Kedua, Kuota Peserta Dipastikan Lebih Sedikit
"Nah, Rp300 jutanya sisanya, itu ada untuk klinik, macam-macam. Raknya, itu nanti akan di-anu-kan tersendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Sekarang divalidasi oleh BPKP dan BPK. InsyaAllah ini kami lakukan dengan transparan dan terbuka," tutur Zulhas. (SM)
