Polemik Desil Memanas, Kemensos dan BPS Buka Data Bersama CELIOS
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Polemik penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Center of Economic and Law Studies (CELIOS) duduk bersama membahas metodologi penentuan desil dan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos).
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di Auditorium Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/09/2026).
Forum tersebut membahas sejumlah persoalan mulai dari mekanisme penentuan desil, keterbatasan metode yang digunakan, hingga langkah perbaikan agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran.
Baca: Konser Andrea Bocelli di Candi Borobudur Tetap Digelar, KIBBM Siapkan Tablig Akbar Penolakan
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kemensos, Andy Kurniawan, menjelaskan desil dibutuhkan karena sejumlah program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, memiliki sasaran penerima yang ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan.
Menurut Andy, ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran pemerintah, diperlukan mekanisme pemeringkatan untuk menentukan penerima yang menjadi prioritas.
Baca: Prabowo Lantik Budi Gunawan Jadi Wantimpres, PDIP: Selamat Bekerja
“Kalau di sini ada 100 orang miskin, ternyata pemerintah hanya punya uang untuk 80 orang, maka pemerintah harus memilih siapa 80 orang itu. Caranya bagaimana? Kita ranking mulai dari yang paling tidak mampu. Itulah sebenarnya fungsi desil,” kata Andy.
Data Belum Akurat Jadi Sorotan
Andy mengakui salah satu persoalan yang dapat menyebabkan bansos tidak tepat sasaran adalah cakupan data yang sebelumnya belum mencakup seluruh masyarakat.
Baca: Ombudsman Dua Kali Ditolak Sidak Lapas Cibinong, Temukan Fasilitas Mewah
Kondisi tersebut dapat menimbulkan exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi tidak tercatat dalam basis data penerima.
“Kalau ada pertanyaan kenapa si A dapat bansos, si B tidak dapat bansos, padahal sama-sama miskin, jawabannya bisa sederhana, karena belum masuk data. Dari situ saja sudah bisa dipastikan ada potensi exclusion error,” ujarnya.
Baca: Mendagri Kaji Peluang Petugas Damkar dan Satpol PP Jadi PNS
Pemerintah kemudian mengintegrasikan berbagai sumber data ke dalam DTSEN. Data tersebut menjadi salah satu basis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus menentukan prioritas berbagai program perlindungan sosial.
BPS Jelaskan Cara Penentuan Desil
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, menjelaskan desil merupakan pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi masyarakat. Artinya, posisi desil seseorang atau sebuah keluarga tidak bersifat permanen.
Baca: 15 Srikandi Polisi Militer Kawal Kirab Bendera Pusaka dari Monas Menuju Istana
Penentuan tersebut dilakukan dengan memperkirakan pengeluaran per kapita berdasarkan sejumlah karakteristik rumah tangga. Faktor yang diperhitungkan antara lain kondisi tempat tinggal, komposisi keluarga, akses terhadap fasilitas dasar, hingga kepemilikan aset.
BPS menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) yang terus dikembangkan melalui berbagai metode statistik dan machine learning.
Baca: MA Koreksi Kasus Timah: Kerusakan Lingkungan Rp271 Triliun Bukan Kerugian Negara
Setia mengakui setiap model statistik tetap memiliki kemungkinan kesalahan. Karena itu, kualitas serta pembaruan data menjadi bagian penting dalam penyempurnaan DTSEN.
“Ini bukan berarti sudah selesai. Ini masih berproses. Bagaimana model bisa kita improve, bagaimana mendapatkan data yang akurat dan mutakhir, itu menjadi pekerjaan kita bersama,” ujarnya.
CELIOS Soroti Risiko Salah Sasaran
Baca: Tunjangan Profesi Guru Kemenag Melonjak 700 Persen, Menag Sebut Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
Sementara itu, Founder CELIOS Media Askar Wahyudi menyoroti dampak kesalahan data terhadap masyarakat. Menurutnya, ketidakakuratan data dalam program perlindungan sosial dapat berpengaruh langsung terhadap warga yang seharusnya memperoleh bantuan.
CELIOS meminta perhatian lebih besar diberikan terhadap potensi exclusion error, terutama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bansos.
Baca: 833 Dapur MBG Ditutup Permanen, Pemerintah Tegas Tak Beri Ganti Rugi
Media juga mendorong adanya pengembangan metode pengukuran yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih utuh.
“Masyarakat mungkin tidak membutuhkan penjelasan tentang Proxy Means Test. Masyarakat hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ujarnya.
Andy menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan dalam diskusi tersebut. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki secara bertahap.
Baca: Purbaya Akui Merasa Berdosa Pangkas Dana Bagi Hasil untuk Daerah
“Dari seluruh komentar Mas Media, tidak satu pun yang kita tolak. Semuanya oke. Kita harus jujur bahwa sekarang masih ada kelemahan dan kita harus terus memperbaikinya,” kata Andy.
Pemutakhiran DTSEN menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki kualitas data. Kemensos juga mencatat sekitar 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru masuk daftar penerima bansos setelah pemanfaatan DTSEN.
Baca: Hendry Munief Dorong Penguatan Industri Film Nasional dan Konsolidasi Pembangunan Riau
Perdebatan mengenai desil pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan metode statistik, tetapi juga menyangkut ketepatan pemerintah dalam memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perlindungan sosial. (SM)
