MBG Dipercepat, Zulhas Prioritaskan Pesantren dan Wilayah 3T pada Tahap Awal
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai bagian dari skema percepatan distribusi program nasional tersebut. Minggu (27/07/2026).
Zulhas menjelaskan pelaksanaan MBG akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pemerintah akan memfokuskan layanan kepada pesantren, sekolah berbasis agama, dan wilayah 3T sebelum diperluas ke sasaran lainnya.
"Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku," ujar Zulhas.
Baca: Punya Rekam Jejak Bela Israel, Syahrul Aidi Dukung MUI dan Forkomnas Tolak Konser Andrea Bocelli
Untuk mempercepat realisasi program, pemerintah juga tengah menyiapkan skema khusus bagi pondok pesantren. Melalui skema tersebut, pesantren tidak diwajibkan membangun dapur baru karena dapat memanfaatkan fasilitas dapur yang sudah tersedia di lingkungan pondok.
"Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti gak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Gak usah memberi keuntungan kepada pihak lain. Pondok ya sudah, bangunnya di situ. Tinggal pengawasannya agar sehat dan bagus. Ini akan kita percepat bersama wilayah 3T," katanya.
Baca: Ombudsman RI Pantau Layanan Penumpang di Bandara yang Terdampak Debu Vulkanik Anak Krakatau
Selain mempercepat layanan di pesantren dan daerah 3T, pemerintah juga akan melakukan penataan sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa. Langkah tersebut diawali dengan pendataan ulang penerima manfaat agar distribusi program lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih.
"Di Jawa ini ada lebih dari 8.000 titik baru. Kita akan data dulu. Selama ini ada SPPG yang mencari pelajar sehingga terjadi benturan dan berebut sasaran. Karena itu kami bentuk tim bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait untuk mendata jumlah murid secara akurat," jelasnya.
Pendataan tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi terhadap sekolah yang dinilai belum membutuhkan layanan MBG sehingga alokasi anggaran dapat dialihkan ke daerah yang lebih membutuhkan.
Baca: Hendry Munief Dorong RUU Daerah Kepulauan Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis
Di sisi lain, Zulhas menegaskan pemerintah tetap memperhatikan masyarakat yang telah berinvestasi untuk mendukung pelaksanaan program MBG agar tidak mengalami kerugian akibat penyesuaian kebijakan.
"Saya tidak mau rakyat, masyarakat yang sudah ditunjuk dirugikan. Masyarakat yang sudah utang bank, yang sudah bekerja, yang sudah membangun, jangan sampai dirugikan. Formulasinya sedang kami siapkan," tegasnya.
Baca: Sekolah Rakyat Jenjang SD Sepi Peminat, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Asrama
Ia menargetkan percepatan pelaksanaan MBG bagi pesantren dan wilayah 3T dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Sementara itu, penataan titik layanan MBG secara nasional ditargetkan rampung paling lambat dalam dua bulan.
"Yang berbasis agama dan yang 3T saya akan selesaikan satu bulan. Yang detail tadi paling lama dua bulan. Mudah-mudahan bisa lebih cepat," pungkas Zulhas. (SM)
