Menag Bidik Dana Sosial Keagamaan Rp1.000 Triliun, Ini Sumber Potensinya

Kanama
Jumat, 11 September 2026 07:45:09

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkap potensi besar dana sosial keagamaan di Indonesia yang dinilai belum dikelola secara optimal. Jika dihimpun dan dikelola secara terintegrasi, nilainya diperkirakan dapat mencapai sedikitnya Rp1.000 triliun.

Potensi tersebut berasal dari berbagai sumber dana keagamaan, mulai dari fidyah, kafarat, kurban, akikah hingga pembayaran dam bagi jemaah haji.

Nasaruddin menyampaikan hal itu dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (08/09/2026).

Baca: Legislator PKS Johan Rosihan Dukung Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Salah satu potensi yang disorot Menag adalah dana fidyah. Berdasarkan perhitungannya, dana fidyah yang dapat dihimpun setiap tahun diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun.

"Setiap tahun kita bisa mengumpulkan kurang lebih Rp 3 triliun (dari fidyah), tapi selama ini kita nggak pernah pungut," ungkap Nasaruddin, dikutip dari CNN Indonesia.

Baca: Punya Rekam Jejak Bela Israel, Syahrul Aidi Dukung MUI dan Forkomnas Tolak Konser Andrea Bocelli

Perkiraan tersebut menggunakan asumsi sekitar 10 persen umat Islam di Indonesia tidak menjalankan puasa Ramadan karena faktor usia lanjut maupun kondisi sakit. Dengan asumsi fidyah Rp50 ribu per hari selama 30 hari, potensi dana yang terkumpul cukup besar.

Selain fidyah, Menag juga mengungkap potensi dana dari kafarat atau denda akibat pelanggaran tertentu selama Ramadan. Salah satunya berkaitan dengan pasangan yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari ketika Ramadan.

"Belum lagi yang melakukan hubungan suami istri di siang bolong Ramadan itu ternyata jumlahnya banyak. Ada sekitar Rp 500 miliar," tuturnya.

Baca: Malam Tadi Gunung Marapi Erupsi Lagi, Hujan Abu Guyur Bukittinggi dan Agam

Potensi Dana dari Kurban hingga Dam Haji

Potensi dana sosial keagamaan tidak hanya berasal dari fidyah dan kafarat. Sejumlah aktivitas keagamaan masyarakat juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar setiap tahunnya.

Baca: Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Meterai Palsu, 16 Orang Jadi Tersangka

Perputaran ekonomi dari hewan kurban saat Iduladha, misalnya, diperkirakan mencapai sekitar Rp32 triliun.

Kemudian, potensi dari pelaksanaan akikah berdasarkan jumlah kelahiran bayi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp30 triliun.

Sementara itu, pembayaran dam atau denda dalam pelaksanaan ibadah haji juga dinilai memiliki potensi yang cukup besar. Dengan jumlah jemaah haji Indonesia sekitar 220 ribu orang, potensi dana dam diperkirakan dapat mencapai Rp1 triliun.

Baca: Kemhan Siapkan Satu Yon TP dan Dua Batalyon Komcad di Setiap Kabupaten/Kota

Menag menilai berbagai potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber pembiayaan sosial yang lebih besar apabila dikelola melalui lembaga yang terintegrasi.

"Maka itu mungkin nanti kalau LPDU ini kita kembangkan, saya punya hitungan kotornya itu minimum Rp 1.000 triliun itu bisa kita kumpulkan," tegas Menag.

Baca: Gempa M 7,7 Guncang NTT, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami untuk 3 Provinsi

Pemerintah Siapkan LPDU

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah tengah merancang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).

Lembaga ini nantinya diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai institusi yang selama ini berkaitan dengan pengelolaan dana keagamaan, termasuk BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Baca: Polda Metro Sebut Jakarta Tetap Aman, Aktivitas Warga Berjalan Normal

LPDU diproyeksikan menjadi salah satu instrumen nasional dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Dana yang dihimpun nantinya diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dana sosial, tetapi dapat diarahkan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah memperkirakan dana yang dapat dikelola pada tahap awal mencapai sekitar Rp500 triliun per tahun.

Baca: Istana Jelaskan Alasan Kenaikan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan Lewat Perpres Baru

Penggunaannya diarahkan untuk sejumlah sektor strategis, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan fasilitas sosial.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap potensi dana sosial keagamaan yang selama ini tersebar dapat dikelola lebih terarah, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (SM)



Terkait
DPR Dukung Aturan SPPG Beli Pangan Sesuai HAP demi Lindungi Petani
DPR Dukung Aturan SPPG Beli Pangan Sesuai HAP demi Lindungi Petani
Bansos Bakal Disalurkan Lewat Kopdes Mulai September, P
Tifatul Sembiring Dorong Pengembangan Ekonomi Utara, Si
BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa da
Lainnya
IKADI Riau Gelar Rakorwil, Susun Program dan Konsolidasi Pengurus Daerah se-Riau
IKADI Riau Gelar Rakorwil, Susun Program dan Konsolidasi Pengurus Daerah se-Riau
Jokowi Resmi Lantik Tujuh Anggota Komisi Yudisial
PTSP se-Jawa Tengah Apresiasi Peran Pemko Pekanbaru Ban
PTUN Tolak Gugatan Kades Terhadap Bupati Nagan Raya
Entertainment
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Teach You a Lesson di Netflix: Drama Kontroversial yang Menampar Keras Dunia Pendidikan
Salman Borneo, Pengisi Suara Plankton dan Giant di Film
Hendry Munief  Dorong Pemerintah untuk Hadir Bantu Ind
Pendidikan
Bupati Ahmad Yuzar Dorong Wisudawan STIE Bangkinang Kuasai Teknologi dan Ciptakan Lapangan Kerja
Bupati Ahmad Yuzar Dorong Wisudawan STIE Bangkinang Kuasai Teknologi dan Ciptakan Lapangan Kerja
Gelar Karya PPG Universitas Pahlawan 2026 Tampilkan Ino
Politeknik Mulia Rokan Resmi Hadir, Karmila Sari Dorong
Nasional
Pramono Anung Tegaskan Jakarta Tidak Siaga 1, Pengerahan Prajurit TNI Jadi Sorotan
Pramono Anung Tegaskan Jakarta Tidak Siaga 1, Pengerahan Prajurit TNI Jadi Sorotan
Mike Johnson Mundur dari Pimpinan Partai Republik Usai
Jokowi Bersaksi di Sidang Roy Suryo, 6.770 Personel TNI
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung
Politik
Mulyanto PKS Nilai Hak Menyatakan Pendapat Mulai Menguat dalam Polemik Ijazah Gibran
Mulyanto PKS Nilai Hak Menyatakan Pendapat Mulai Menguat dalam Polemik Ijazah Gibran
PKS Soroti Penurunan Foto Gibran di DPRD DIY, Mardani M
SBY Soroti Politik Indonesia yang Kian Memanas, Minta P