Evaluasi MBG Difokuskan pada Validasi Penerima Manfaat dan Insentif SPPG yang Lebih Adil
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan, evaluasi saat ini dipusatkan pada dua aspek utama, yakni validasi data penerima manfaat serta perbaikan skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Senin (20/07/2026).
Menurut Agustina, langkah pertama yang menjadi prioritas adalah memastikan akurasi jumlah penerima manfaat agar penyaluran program benar-benar tepat sasaran.
"Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta.
Baca: Hendry Munief Dorong RUU Daerah Kepulauan Berbasis Realitas dan Keadilan Geografis
Selain memverifikasi data penerima manfaat, BGN juga menyiapkan evaluasi terhadap sistem pemberian insentif bagi SPPG. Selama ini, besaran insentif dinilai belum mencerminkan beban kerja masing-masing satuan pelayanan karena masih diberikan secara merata.
Padahal, kata Agustina, terdapat perbedaan kapasitas layanan antarsatuan. Ada SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jarak distribusi yang relatif dekat, sementara SPPG lainnya harus menjangkau wilayah lebih luas dengan jumlah penerima yang lebih banyak. Kondisi tersebut dinilai memerlukan skema insentif yang lebih proporsional.
Baca: Mendagri Tito Larang Kepala Daerah Buka Lahan dengan Cara Membakar
"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama," ujarnya.
"Nggak juga dong yang 300 meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan," lanjutnya.
Di samping itu, BGN juga menyoroti sistem pertanggungjawaban pelaksanaan MBG yang saat ini masih bertumpu pada kepala SPPG. Ke depan, mekanisme tersebut akan diperkuat melalui transformasi digital guna meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan penggunaan anggaran.
Baca: Guru PPPK Dapat Kepastian Status, Ketua DPD Soroti Peluang Jadi PNS 2027
"Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang. Tadi kami dapat masukan, kami mendengarkan arahan dari tempat lain ya, ada masalah transformasi digital, digitalisasi. Itu sesuatu yang baik, jadi kami pikir Oh itu nanti akan menjadi bagian dari perbaikan. Jadi poinnya itu saja ya arahan untuk hari ini," ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, BGN berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta didukung sistem insentif dan tata kelola yang lebih adil dan transparan. (SM)
