MA Koreksi Kasus Timah: Kerusakan Lingkungan Rp271 Triliun Bukan Kerugian Negara
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membuat koreksi penting terhadap perhitungan kerugian dalam perkara korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022. Rabu (12/08/2026).
Dalam putusan kasasi perkara mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk, Alwin Albar, MA menilai kerugian akibat kerusakan lingkungan tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
Koreksi tersebut berdampak pada angka kerugian yang sebelumnya disebut mencapai sekitar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, komponen kerugian keuangan negara yang diperhitungkan dalam perkara korupsi berada di kisaran Rp28,93 triliun.
Baca: Mike Johnson Mundur dari Pimpinan Partai Republik Usai Kekalahan Pemilu Sela AS
Sementara itu, nilai sekitar Rp271,06 triliun yang berkaitan dengan kerugian ekonomi lingkungan ditempatkan dalam rezim hukum lingkungan hidup.
MA Pisahkan Kerugian Negara dan Kerusakan Lingkungan
Baca: Habiburokhman Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Cuma Bidik Koruptor, 13 Kejahatan Masuk Sasaran
Dalam pertimbangannya, MA membedakan karakter hukum antara kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan.
“Namun aspek hukum terkait kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan tunduk pada hukum yang berbeda. Karena itu, kerusakan lingkungan tidak serta merta menjadi bagian dari kerugian keuangan negara,” tulis Prim dalam dokumen putusan kasasi yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
MA menjelaskan, kerugian keuangan negara berada dalam lingkup hukum tindak pidana korupsi. Penanganannya berorientasi antara lain pada pengembalian kerugian keuangan negara.
Baca: Gaji Hakim Naik, Mahkamah Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp7,92 Triliun
Berbeda dengan itu, kerugian lingkungan berkaitan dengan rezim hukum lingkungan hidup yang memiliki mekanisme tersendiri untuk menangani dan memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.
Karena perbedaan tersebut, MA menilai kedua jenis kerugian itu tidak tepat apabila digabungkan begitu saja sebagai satu komponen kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.
Baca: Prabowo Minta Syarat Rekrutmen TNI untuk Suku Dayak Disesuaikan, Panglima Tindak Lanjuti
Angka Rp300 Triliun Dikoreksi
Sebelumnya, hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi salah satu dasar munculnya angka kerugian sekitar Rp300 triliun dalam perkara tata kelola timah.
Namun, MA menilai penggunaan keseluruhan angka tersebut sebagai kerugian keuangan negara tidak tepat.
Baca: Orang Tua Penerima MBG Berpeluang Dapat Bedah Rumah dan Rumah Subsidi
Dari penghitungan tersebut, bagian terbesar berasal dari kerugian lingkungan yang mencakup kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan terhadap kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan.
Sementara komponen yang dinilai sebagai kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi mencapai sekitar Rp28,93 triliun.
Baca: DPR Pertanyakan Alasan Eks Pejabat Pajak Hari Sih Advianto Ingin Jadi Hakim Agung
Dengan demikian, putusan MA tidak menghapus persoalan kerusakan lingkungan yang muncul dalam perkara tersebut. MA hanya menegaskan bahwa mekanisme penanganan kerugian lingkungan memiliki dasar hukum dan tujuan yang berbeda dari penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi.
Kerugian Lingkungan Tetap Memiliki Konsekuensi Hukum
Pemisahan tersebut berarti nilai kerugian lingkungan sekitar Rp271,06 triliun tidak serta-merta dianggap hilang dari persoalan hukum.
Baca: Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Penguatan Antikorupsi Dinilai Harus Jadi Agenda Utama
Kerusakan lingkungan tetap dapat menjadi objek penanganan berdasarkan ketentuan hukum lingkungan hidup, termasuk berkaitan dengan upaya pemulihan terhadap kawasan yang terdampak aktivitas pertambangan.
MA menilai pemisahan rezim hukum tersebut justru diperlukan agar penanganan kerugian keuangan negara dan pemulihan lingkungan dapat dilakukan sesuai mekanisme hukum masing-masing.
Baca: Prabowo Resmi Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN, Gantikan Nanik Deyang
Putusan tersebut sekaligus memberikan penegasan bahwa besarnya nilai kerusakan lingkungan tidak otomatis dapat digunakan sebagai angka kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
Dengan koreksi itu, perkara tata kelola timah kembali menjadi sorotan, terutama terkait bagaimana kerugian keuangan negara dan kerusakan lingkungan harus dihitung serta dipertanggungjawabkan melalui jalur hukum yang tepat. (SM)
