Sengketa Syarat Pendidikan Gibran di MK Memanas, Pasal PKPU Jadi Sorotan
KANALSUMATERA.com - JAKARTA — Sengketa mengenai pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 kembali menjadi perhatian dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Senin (28/09/2026).
Perkara dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut diajukan sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana. Mereka mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran serta proses verifikasi dokumen yang digunakan ketika pencalonan.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah keberadaan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut memberikan pengecualian terkait bukti pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Baca: Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Ungkap Alasan dan Pesan Terakhirnya
Dalam persidangan, pemohon juga mempertanyakan proses munculnya norma tersebut serta tahapan penyusunan dan harmonisasi peraturan KPU.
Denny Indrayana sebelumnya menegaskan bahwa perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Baca: Pramono Anung Tegaskan Jakarta Tidak Siaga 1, Pengerahan Prajurit TNI Jadi Sorotan
"Pertama, ini bukan semata-mata soal ijazah. Bukan semata-mata soal memenuhi syarat atau tidak pendidikan Gibran untuk menjadi cawapres," kata Denny.
Pemohon mendalilkan terdapat persoalan dalam penerapan aturan pencalonan, termasuk dugaan adanya norma yang mereka nilai tidak melalui proses yang semestinya.
Kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto juga menyampaikan adanya dugaan manipulatif dalam perubahan norma PKPU yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon yang bersekolah di luar negeri.
Baca: Senator Kyai Mursyid Sesalkan Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo, Minta Kapolri Usut Tuntas
"Ada indikasi manipulatif, ada perubahan norma yaitu Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang tiba-tiba di dalam Pasal 18 ayat 3-nya mengecualikan bukti pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri," ujar Bambang dalam persidangan.
Pemohon Minta MK Periksa Proses Pembentukan Aturan
Baca: MUI Desak Polri Klarifikasi Penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi permintaan agar MK menggali lebih jauh proses pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Denny meminta MK menghadirkan kementerian terkait untuk memberikan keterangan mengenai proses harmonisasi regulasi, termasuk bagaimana Pasal 18 ayat (3) masuk ke dalam aturan tersebut.
"Kalau ini diteruskan, kami mengusulkan agar diundang juga keterangannya, paling tidak dua kementerian," kata Denny.
Baca: Operasi Patuh 2026 Resmi Dimulai, Ini 11 Pelanggaran yang Diincar Polisi hingga 8 November
Menurutnya, keterangan tersebut diperlukan untuk menjelaskan pihak yang mengusulkan norma tersebut serta alasan di balik perubahan ketentuan.
KPU Bantah Ada Rekayasa
Baca: Punya Rekam Jejak Bela Israel, Syahrul Aidi Dukung MUI dan Forkomnas Tolak Konser Andrea Bocelli
Di sisi lain, KPU menyatakan dokumen persyaratan yang disampaikan Gibran telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat.
KPU juga membantah adanya rekayasa dalam pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Menurut KPU, proses pembentukan regulasi dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
KPU juga mempersoalkan kewenangan MK untuk memeriksa substansi sengketa tersebut. Menurut KPU, persoalan yang diajukan pemohon lebih berkaitan dengan proses pencalonan daripada perselisihan hasil Pemilu 2024.
Baca: Syahrul Aidi Sambut Menlu Baru, BKSAP DPR Siap Berkolaborasi Penguatan Diplomasi Bebas Aktif
Selain itu, KPU menilai permohonan tersebut diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan dalam mekanisme PHPU. KPU menyebut permohonan itu terlambat hingga 905 hari.
Bawaslu Sampaikan Posisi Pengawasan
Baca: DPR Kawal Hak Pekerja PT Pos, Tagihan Rp158 Miliar Akhirnya Dibayarkan
Bawaslu juga telah memberikan keterangan dalam persidangan. Lembaga pengawas pemilu tersebut menyatakan telah menjalankan fungsi pengawasan selama tahapan Pemilu 2024, tetapi terdapat kendala dalam mengakses data pencalonan yang berada di sistem KPU.
Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan maupun temuan dugaan pelanggaran administratif dalam sengketa proses Pemilu selama tahapan Pemilu 2024 berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.
Dengan demikian, posisi para pihak dalam perkara ini masih berbeda. Pemohon menilai terdapat persoalan dalam pemenuhan syarat pendidikan dan proses pembentukan aturan, sementara KPU menyatakan dokumen telah diverifikasi dan pencalonan telah memenuhi ketentuan.
Baca: Mendagri Tito Larang Kepala Daerah Buka Lahan dengan Cara Membakar
Perkara Belum Diputus MK
Hingga perkembangan persidangan terbaru, MK belum menjatuhkan putusan akhir mengenai sengketa syarat pendidikan Gibran.
Baca: Tunjangan Profesi Guru Kemenag Melonjak 700 Persen, Menag Sebut Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
Karena itu, dugaan mengenai adanya manipulasi aturan maupun ketidakabsahan syarat pendidikan masih merupakan dalil dan argumentasi para pemohon, bukan kesimpulan hukum yang telah diputuskan MK.
Persidangan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses Mahkamah dalam menilai kewenangan, kedudukan hukum, tenggat pengajuan, serta substansi permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. (SM)
