Anggaran MBG Dipangkas Rp 67, Ini Sektor yang Terdampak: Penerima Manfaat Tidak Terdampak
KANALSUMATERA.com - Jakarta – Pemerintah kembali melakukan efisiensi anggaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya pemangkasan tambahan sebesar Rp 67 triliun yang berasal dari dana cadangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Purbaya menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 22,4% dari total kebutuhan anggaran. Sementara itu, secara keseluruhan, efisiensi program telah mencapai Rp 268 triliun dari total pagu awal sebesar Rp 335 triliun yang ditetapkan tahun ini.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pemangkasan tidak akan menyasar manfaat utama program.
"Pemangkasan untuk pengadaan yang tidak berkait dengan jumlah penerima manfaat," kata Nanik kepada detikcom, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa penghematan difokuskan pada belanja non-prioritas, terutama di lingkup operasional kantor pusat.
Baca: Pemerintah Hentikan Latsarmil Manajer Kopdes, Pelatihan Diubah Usai Lima Peserta Meninggal
"Selain pengadaan, yang dikurangi adalah perjalanan dinas, acara-acara di hotel. Pokoknya operasional hanya tinggal gaji karyawan saja," sambungnya.
Lebih lanjut, Nanik memastikan bahwa penyesuaian anggaran tersebut sudah mulai diterapkan oleh BGN, khususnya dengan menghentikan berbagai pengadaan yang tidak mendesak.
"Yang berkurang operasional di kantor pusat dan pengadaan-pengadaan," tegasnya.
Meski terjadi pemangkasan anggaran yang signifikan, pemerintah memastikan program inti tetap berjalan normal. Nanik menekankan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan terdampak.
Baca: Trik dan Tips Menyimpan Daging Kurban: Panduan Resmi dari Kemenkes dan Akademisi Indonesia
Tidak ada perubahan pada alokasi anggaran untuk kebutuhan utama seperti bahan baku makanan maupun gaji tenaga pelaksana di lapangan. Hal ini dilakukan agar manfaat program MBG tetap dirasakan masyarakat secara optimal.
Kebijakan efisiensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan efektif dan tepat sasaran di tengah tekanan anggaran negara.
