Hendry Munief Dorong RUU Kawasan Industri Berbasis Link and Match dan Vokasi Siap Kerja
KANALSUMATERA.com - Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa masa sidang kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing industri nasional melalui penyiapan regulasi kawasan industri yang terintegrasi dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) siap kerja.
Hal tersebut disampaikan Hendry dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI, Selasa (13/01/2026) pagi.
“Di masa sidang ini, kami ingin memperjuangkan sektor industri. Saat ini kami menyiapkan Panja Kawasan Industri untuk RUU Kawasan Industri dan juga Panja Daya Saing Industri,” ujar Hendry Munief jelang paripurna dimulai.
Menurutnya, tantangan utama industri nasional bukan semata persoalan regulasi, melainkan lemahnya link and match antara kebutuhan industri dan kualitas tenaga kerja.
Baca: Cuaca 6 Provinsi Rawan Karhutla 10 Oktober 2026, Riau dan Sumsel Wajib Waspada
“Kami menemukan bahwa yang paling penting adalah link and match. Kawasan industri tidak cukup hanya diatur regulasinya, tetapi juga harus menyiapkan orang-orang yang siap meningkatkan daya saing industri,” tegasnya.
Karena itu, Hendry menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi, mulai dari SMK hingga politeknik, agar benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia industri.
“Pendidikan vokasi, baik SMK maupun politeknik, harus betul-betul link and match dengan perusahaan industri,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Riau, Hendry berharap lulusan SMK dan politeknik di daerahnya dapat terserap optimal oleh kawasan industri yang berkembang.
Baca: Pramono Soroti Batu Bara di Bodetabek, Sumber Polusi Jakarta Sulit Dikendalikan
“Kami berharap SMK di Provinsi Riau betul-betul bisa diserap oleh perusahaan industri yang ada. Begitu juga politeknik, lulusannya harus benar-benar siap bekerja di industri,” pungkas Hendry.
Ia menegaskan, Fraksi PKS di Komisi VII DPR RI akan terus mendorong kebijakan industri yang tidak hanya membangun kawasan, tetapi juga membangun manusia sebagai penggerak utama daya saing nasional. ***
