833 Dapur MBG Ditutup Permanen, Pemerintah Tegas Tak Beri Ganti Rugi

Kanama Amar
Senin, 27 Juli 2026 17:10:38

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengelola 833 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditutup secara permanen akibat melakukan pelanggaran berat. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya memperketat tata kelola dan menjaga kualitas pelaksanaan program nasional tersebut. Senin (27/07/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan, penutupan permanen dilakukan setelah hasil evaluasi menemukan berbagai pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Dapur-dapur tersebut dinilai tidak lagi memenuhi standar operasional maupun ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Baca: Wagub Sumbar Desak Usut Penanaman Sawit di Bekas Karhutla Dharmasraya

Selain menghentikan operasional 833 dapur secara permanen, pemerintah juga memastikan tidak ada kompensasi ataupun ganti rugi kepada pengelola yang terbukti melanggar aturan. Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas Program MBG agar tetap berjalan sesuai tujuan.

Pemerintah menegaskan bahwa penutupan tersebut tidak akan mengganggu keberlangsungan Program MBG secara nasional. BGN akan terus melakukan evaluasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap dapur-dapur yang masih beroperasi agar seluruh layanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan tata kelola yang berlaku. (SM)



Terkait
Bukan Rapat Kabinet, Prabowo Kumpulkan Menteri di Bogor untuk Jamuan Wakil PM Rusia
Bukan Rapat Kabinet, Prabowo Kumpulkan Menteri di Bogor untuk Jamuan Wakil PM Rusia
Prabowo Panggil Menkum Supratman ke Istana, Bahas Urusa
Pelatihan Kopdes Merah Putih Disorot, Kemhan Tegaskan P
Dapur MBG Bermasalah Terancam Ditutup, BGN: Tak Ada Tol
Lainnya
Sidang Ekstra Pengamanan, Ibrahim Hongkong dan Rekan Dituntut Mati
Sidang Ekstra Pengamanan, Ibrahim Hongkong dan Rekan Dituntut Mati
Ini 3 OPD Raih Penghargaan Badan Publik Teraktif Menyaj
Lepar Pongok Babel Kembangkan Tujuh Destinasi Wisata
9.585 Segel Kotak Suara di Lhokseumawe Rusak
Kriminal
Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Keluarga Korban Desak Pelaku Dihukum Mati
Pembunuhan Ibu dan Anak di Madiun, Keluarga Korban Desak Pelaku Dihukum Mati
Kapolri Bongkar Penyelundupan 1 Ton Ketamin di Belawan,
Bharada Andika Jadi Tersangka Kasus Polisi Tembak Polis
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Olahraga
Steven Gerrard Soroti Kesalahan Transfer Liverpool: Neco Williams Seharusnya Tak Dijual
Steven Gerrard Soroti Kesalahan Transfer Liverpool: Neco Williams Seharusnya Tak Dijual
Syahrul Aidi Dorong Gala Desa Kuok Jadi Ajang Lahirkan
Bupati Kampar Buka Gala Desa Riau, Dorong Generasi Muda
Hukum
KPK Geledah Kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus, Usut Penyidikan Baru
KPK Geledah Kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus, Usut Penyidikan Baru
Kejati Riau Tahan 8 Tersangka Korupsi Dana PI PT SPRH,
Jokowi Pilih Pengadilan untuk Uji Polemik Ijazah, PSI T
Politik
Bawaslu Ingatkan Larangan Libatkan Anak dalam Kampanye Politik, Ini Sanksinya
Bawaslu Ingatkan Larangan Libatkan Anak dalam Kampanye Politik, Ini Sanksinya
Ahmad Yuzar Pimpin PKB Kampar 2026–2031, Siap Besarka
Hendry Munief Bedah Program Mitra Komisi VII DPR RI di