Menteri Jumhur Soroti Tanggung Jawab Negara Besar Pulihkan Lingkungan di Forum BRICS
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menyoroti peran negara-negara maju dengan kekuatan ekonomi besar dalam menangani persoalan polusi dan perubahan iklim. Ia menilai tanggung jawab pemulihan lingkungan harus menjadi komitmen bersama, terutama bagi negara yang memiliki kontribusi besar terhadap emisi global. Rabu (19/08/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Jumhur dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup negara-negara BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/08/2026). Forum itu dihadiri perwakilan 10 dari 11 negara anggota BRICS.
Jumhur menyayangkan masih adanya negara maju yang memilih mengurangi keterlibatan dalam tanggung jawab kolektif untuk mengatasi polusi dan perubahan iklim. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena aktivitas ekonomi negara-negara besar turut memberikan dampak terhadap emisi dunia.
Baca: HUT RI ke-81, Polri Kirim 44 Truk Bantuan untuk Korban Gempa Flores
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Upaya membentuk lanskap, mencegah kerusakan lingkungan, serta memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
"Cara kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan dan membangun ketahanan pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangungan kita," ungkap Jumhur ketika berbicara di forum BRICS, India pada Selasa (18/08/2026).
Baca: Hendry Munief Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Indonesia Hadapi Risiko Besar Perubahan Iklim
Jumhur menjelaskan posisi geografis Indonesia membuat masyarakat menghadapi risiko cukup besar akibat perubahan iklim. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di wilayah pesisir.
Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem hingga berbagai bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim.
Baca: DPR Pertanyakan Alasan Eks Pejabat Pajak Hari Sih Advianto Ingin Jadi Hakim Agung
"Maka, sudah jelas Indonesia berada pada garis depan yang terdampak dari perubahan iklim," ungkap Jumhur.
Menurut Jumhur, dampak perubahan iklim tidak hanya berpengaruh terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat, menghambat pembangunan dan meningkatkan kerentanan kelompok masyarakat tertentu.
Baca: Mendagri Tito dan Menteri ATR Nusron Sepakati Integrasi Data BPHTB dan Pertanahan
Karena itu, pemerintah menempatkan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Indonesia telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan untuk memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Kearifan Lokal Jadi Bagian Solusi
Selain mendorong kerja sama global, Indonesia turut memperkenalkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Beberapa praktik yang disampaikan dalam forum BRICS antara lain sistem Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, serta Awig-Awig di Bali.
Baca: BGN Perketat Pengawasan MBG, Siapkan Label Waktu dan Sanksi untuk Dapur
Ketiga praktik tersebut dinilai menunjukkan bagaimana masyarakat secara turun-temurun mengatur pemanfaatan sumber daya alam sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim. Khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem dan sumber daya alam menghadapi iklim," tutur dia.
Baca: Bakom dan Kemendagri Selidiki Viral Makalah Usulan MBG Raih Nobel Perdamaian 2026
Jumhur menilai perlindungan keanekaragaman hayati di darat maupun laut juga tidak dapat dipisahkan dari agenda menghadapi perubahan iklim. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam menjaga kesehatan ekosistem, memperkuat ketahanan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Melalui forum BRICS, Indonesia mendorong agar penanganan perubahan iklim tidak hanya mengandalkan teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Pengetahuan masyarakat serta praktik pengelolaan lingkungan yang telah berkembang secara turun-temurun juga dinilai dapat menjadi bagian dari strategi membangun ketahanan iklim.
Dengan posisi Indonesia yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, pemerintah menilai kolaborasi internasional menjadi salah satu kunci. Tanggung jawab pemulihan lingkungan diharapkan tidak hanya dibebankan kepada negara berkembang, tetapi turut melibatkan negara-negara dengan kontribusi ekonomi dan emisi global yang besar. (SM)
