Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat Puji Pelaksanaan Haji 2026 Namun Memberikan Catatan Perbaikan

Mawardi Tombang
Senin, 1 Juni 2026 17:01:24

KANALSUMATERA.com - Makkah – Pelaksanaan ibadah haji 2026 mendapat apresiasi dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, yang juga menunaikan ibadah sebagai jamaah haji reguler. Ia menilai penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi layanan maupun manajemen jamaah.

“Secara umum pelaksanaan haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Saya merasakan langsung sebagai jamaah haji, namun untuk perbaikan ke depan ada beberapa catatan yang menurut saya harus diperbaiki” ujar Syahrul Aidi dari Makkah, Senin (1/6/2026).

Layanan Haji 2026 Dinilai Semakin Optimal

Syahrul Aidi menyoroti peningkatan signifikan pada berbagai tahapan penyelenggaraan haji. Ia menyebut seluruh aspek layanan berjalan lebih tertata, mulai dari keberangkatan, transportasi, pemondokan, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan bagi jamaah.

Baca: Presiden Mesir Dikawal Pasukan Berkuda ke Istana, Prabowo Siapkan Pertemuan Bilateral

“Tahapan-tahapan telah berjalan baik seperti aspek layanan, mulai dari keberangkatan, transportasi, pemondokan, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan sistemik dalam tata kelola haji, termasuk koordinasi antarpetugas di lapangan yang semakin efektif.

Angka Jamaah Wafat Turun Signifikan

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan haji 2026, lanjut Syahrul Aidi, adalah menurunnya angka jamaah haji yang wafat secara signifikan. Ia menilai hal tersebut mencerminkan kesiapan dan perencanaan matang yang dilakukan jauh sebelum musim haji dimulai.

Baca: HUT ke-81 TNI Batal di Monas, Upacara Dipindah ke Mabes TNI Cilangkap

“Data jamaah haji yang wafat turun signifikan. Ini menandakan pengelolaan ibadah haji sudah dilakukan dengan baik jauh sebelum proses keberangkatan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi peran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang dinilai berhasil mengelola penyelenggaraan haji secara profesional dan terintegrasi.

Catatan Evaluasi

Meski secara umum berjalan baik, Syahrul Aidi mengakui masih terdapat beberapa kendala teknis yang dirasakan jamaah, seperti fasilitas penginapan di madinah, pelaksanaan mabit, melempar jumrah , fasilitas tenda, MCK dan lainnya.

Baca: Usai Dapat Amnesti Prabowo, Gus Nur Gugat Negara Rp3,4 Miliar, Jokowi Terancam Digugat

"Seperti di Madinah, jamaah merasakan kapasitas ruang untuk setiap orang dalam penginapan itu perlu ada standarnya. Tiga orang itu bisa untuk berapa luas. Karena banyak yang mengeluhkan, termasuk saya sendiri yang merasakannya" terangnya lagi.

Untuk di Mina menurutnya tendanya terlalu padat. Sementara bermalam di Mina cukup lama dan kasurnya sangat kecil. Walaupun memang kondisi di Mina ada faktor eksternal yang tidak bisa dihindari.

"Ketika jamaah dalam satu tenda ada 300 orang kita harus menghitung berapa MCK yang dibutuhkan baik di Arafah dan Mina. Sementara untuk makanan sudah jauh lebih baik. Tidak ada lagi makan makanan yang basi dan rasa sesuai lidah kita sebagai masyarakat Indonesia." terang anggota Komisi I DPR ini.

Memasuki fase akhir penyelenggaraan, proses pemulangan jamaah haji Indonesia 2026 kini berlangsung bertahap. Kepulangan dijadwalkan dari 1 hingga 29 Juni 2026. Pemerintah melalui Kementerian Agama memastikan proses kepulangan berjalan lancar melalui berbagai embarkasi di Indonesia. (rls)



Terkait
Prabowo Resmi Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN, Gantikan Nanik Deyang
Prabowo Resmi Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN, Gantikan Nanik Deyang
Korupsi Program MBG Meluas, Brigjen Polisi Jadi Tersang
Kemenag Uji Coba Sistem Gaji Terintegrasi, Update Data
Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Dr. Syahrul Aidi Keca
Lainnya
Matahari Lintasi Atas Ka’bah 27 dan 28 Mei, Kemenag Imbau Cek Arah Kiblat
Matahari Lintasi Atas Ka’bah 27 dan 28 Mei, Kemenag Imbau Cek Arah Kiblat
GKSB DPR Kutuk Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Minta
Rendra Panca Anugraha Pecahkan Gelar Doktor Termuda
Sayed Abubakar Assegaf Desak Pemerintah RI Bela Muslim
Pendidikan
Syahrul Aidi Maazat Tekankan Kemandirian Ekonomi dan Transformasi Kurikulum Pesantren di Kampar
Syahrul Aidi Maazat Tekankan Kemandirian Ekonomi dan Transformasi Kurikulum Pesantren di Kampar
Prof. Ahmad Fadli Raih Suara Terbanyak Pemilihan Rektor
Kuliah Sambil Beternak Kambing, Auria Lulus UB dengan I
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Ekonomi
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indonesia Bidik Industri Chip Global, 15.000 Tenaga Ker
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ad
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung
Fokus Redaksi
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
Pria Diduga Terjun dari Jembatan Rantau Berangin, Tim G
Kasus Tanah Warisan Kampar, Kuasa Hukum Minta Penyidik