Putusan MK dan MA Picu Gejolak Politik, Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Prabowo
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah munculnya rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Perkembangan hukum tersebut turut memunculkan dinamika politik hingga Gibran dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Rabu (11/11/2026).
Persoalan yang awalnya berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran saat mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kini berkembang menjadi perdebatan politik di tingkat nasional.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempermasalahkan persyaratan pendidikan Gibran. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyoroti dokumen pendidikan yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Baca: Presiden Mesir Dikawal Pasukan Berkuda ke Istana, Prabowo Siapkan Pertemuan Bilateral
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance yang menjadi salah satu dasar penerbitan surat keterangan tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA di luar negeri.
"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.
Baca: Prabowo Reshuffle Kabinet, Bahlil hingga Listyo Sigit Dapat Jabatan Strategis Baru
Meski terdapat persoalan dalam pembuktian dokumen pendidikan tersebut, MK menyatakan tidak dapat mengabulkan permintaan pemohon untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar hakim MK Adies Kadir.
MA Batalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran
Baca: 13 Pemohon Kembali Gugat Pilpres 2024 ke MK, Minta Gibran Didiskualifikasi
Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Baca: HNW Tegaskan Label ‘No Pork No Lard’ Bukan Jaminan Produk Halal
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10/2026).
Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Rangkaian keputusan dari dua lembaga peradilan tersebut kemudian memperbesar perhatian publik terhadap polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Baca: Prabowo Bertemu Putin di Vladivostok, Rusia Dorong Penguatan Kemitraan Strategis
Sekitar 50 Anggota DPR Teken Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Persoalan Gibran juga mulai bergulir ke ranah parlemen. Sejumlah anggota DPR RI dikabarkan telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengusulan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik yang melibatkan Wakil Presiden tersebut.
Baca: Guru PPPK Dapat Kepastian Status, Ketua DPD Soroti Peluang Jadi PNS 2027
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera memperlihatkan dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat'. Namanya tercantum pada urutan pertama dalam daftar pengusul.
Dokumen yang dibagikan tersebut terdiri atas daftar tanda tangan anggota DPR serta penjelasan mengenai dasar dan pasal-pasal yang berkaitan dengan usulan tersebut.
Mardani menyebut jumlah anggota DPR yang telah memberikan dukungan mencapai sekitar 50 orang.
Baca: Mentan Amran Copot 14 Pejabat Kementan, Dugaan Penyimpangan Uang Miliaran Diperiksa
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata anggota DPR RI Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11).
Perkembangan ini menambah dimensi politik dalam persoalan yang sebelumnya berpusat pada keabsahan dokumen pendidikan Gibran.
Baca: Hendry Munief Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Gibran Sampaikan Keinginan Mundur kepada Prabowo
Di tengah perkembangan hukum dan politik tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Baca: BGN Larang Siswa Bawa Pulang MBG, Ini Alasan dan Batas Waktu Konsumsinya
Menurut Prasetyo, pembicaraan antara Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur dengan mempertimbangkan dinamika yang berkembang setelah keputusan MK dan MA.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo.
Baca: Bahlil Tanggapi Pujian Prabowo, Pilih Buktikan Kinerja Lewat Kerja Nyata
Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur.
Ia menegaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan sebagaimana informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo.
Baca: KPK Tegaskan Siap Lawan Gugatan Praperadilan Tersangka Suap Pegawai BPK Sumsel
Gibran Tak Ingin Polemik Berlarut-larut
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka turut memberikan penjelasan setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Baca: Target IKN Nol Kemiskinan 2035, Otorita Gandeng PNM Perkuat Pembiayaan UMKM Lokal
Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (10/11), Gibran menyatakan menghormati berbagai aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat.
Ia juga berharap persoalan yang sedang berkembang tidak berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.
"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran.
Baca: Pelatihan Kopdes Merah Putih Disorot, Kemhan Tegaskan Peserta Bukan Digaji Rp10 Juta
Rangkaian putusan MK dan MA, munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR, serta pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional.
Meski demikian, penyampaian niat mundur tersebut tidak serta-merta berarti Gibran telah resmi melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden. Status dan kelanjutan persoalan tersebut masih menjadi perhatian publik. (SM)
