Target IKN Nol Kemiskinan 2035, Otorita Gandeng PNM Perkuat Pembiayaan UMKM Lokal

KANALSUMATERA.com - NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memperkuat langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penjajakan kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan akses pembiayaan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat di kawasan Nusantara. Senin (03/08/2026).

Pembahasan kerja sama tersebut berlangsung saat Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menerima kunjungan Komisaris Utama PNM Dradjad Hari Wibowo beserta jajaran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Dalam pertemuan itu, Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, dukungan pembiayaan dan pemberdayaan UMKM dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting.

Baca: Anggaran MBG Dipisah, Komisi X DPR Dorong Kesejahteraan Guru Jadi Prioritas APBN 2027

"Selamat datang di Kantor Otorita IKN. Kami akan menyampaikan terkait pendanaan investasi, termasuk pemberdayaan UMKM di IKN. Sekali lagi terima kasih, kami sangat membutuhkan intervensi PNM ini," ujar Basuki.

Kerja sama yang sedang dijajaki tersebut diharapkan mampu membuka peluang lebih besar bagi masyarakat lokal agar dapat terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring pembangunan IKN, sehingga tidak hanya menjadi penonton.

Baca: Sidang Praperadilan MBG, Kejagung Beber Dugaan Korupsi Picu Pemborosan Rp10,5 Triliun per Tahun

Sementara itu, Komisaris Utama PNM Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa perusahaan memiliki pengalaman dalam pembiayaan dan pendampingan usaha mikro maupun ultra mikro melalui program ULaMM dan Mekaar. Menurutnya, kolaborasi dengan Otorita IKN sangat potensial untuk mendukung target pembangunan kawasan yang bebas dari kemiskinan pada 2035.

"Memang ketika komunikasi dengan Pak Bas itu, kami menyampaikan, kita akan sinau tentang IKN. Luar biasa yang kita lihat dari pembangunan IKN ini. Satu hal yang menarik, ada target untuk bebas kemiskinan 2035, tentu ini ada banyak yang bisa kita lakukan dari PNM, termasuk melalui upaya kerja sama, misalnya dengan melibatkan Himbara," ujar Dradjad.

Berdasarkan data Otorita IKN, saat ini terdapat sekitar 4.767 UMKM yang berada di wilayah delineasi IKN. Pelaku usaha tersebut tersebar di tujuh kecamatan, yakni Sepaku, Muara Jawa, Loa Janan, Loa Kulu, Samboja, Samboja Barat, dan Sanga-Sanga.

Baca: Syahrul Aidi Apresiasi Putusan MK Soal Kuota Internet, Tegaskan Hak Konsumen Harus Dilindungi

Keberadaan ribuan UMKM tersebut menjadi dasar penyusunan strategi penguatan ekosistem usaha melalui akses pembiayaan, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha agar mampu bersaing dalam rantai pasok pembangunan IKN.

Dradjad menjelaskan, PNM selama ini menjalankan dua program utama, yakni ULaMM untuk pembiayaan usaha mikro dan Mekaar yang berfokus pada pemberdayaan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Program Mekaar sendiri telah berjalan sejak Desember 2015 dan berkembang menjadi salah satu program pembiayaan berbasis kelompok terbesar di Indonesia.

Baca: BGN Raih Opini WTP dari BPK, Laporan Keuangan Era Dadan Hindayana Dipuji DPR

“PNM memiliki ULaMM untuk pembiayaan mikro dan Mekaar untuk membina ekonomi keluarga sejahtera, khususnya ibu-ibu, sejak Desember 2015. Saat ini, tercatat 23 juta nasabah telah mendapat pembinaan melalui Mekaar,” kata Dradjad.

Ia menambahkan, keunggulan PNM tidak hanya terletak pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga pendampingan usaha secara berkelanjutan. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk perbankan, kemudian disalurkan kembali kepada pelaku usaha mikro agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Melalui sinergi tersebut, Otorita IKN berharap semakin banyak pelaku UMKM lokal yang memperoleh akses pembiayaan dan pendampingan sehingga mampu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di ibu kota negara baru sekaligus mendukung target pembangunan kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. (SM)