Purbaya Akui Merasa Berdosa Pangkas Dana Bagi Hasil untuk Daerah

Kanama Amar
Jumat, 26 Juni 2026 14:58:29

KANALSUMATERA.com - Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku merasa bersalah setelah melakukan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak pemerintah daerah dalam APBN 2026. Senin (22/06/2026).

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu. Komponen DBH meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai Hasil Tembakau (CHT), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta DBH yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi, kehutanan, serta mineral dan batu bara.

Dalam APBN 2026, pemerintah memangkas alokasi DBH hingga 69,5 persen. Meski demikian, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari mekanisme yang telah diterapkan pada masa menteri keuangan sebelumnya.

Baca: Senator Kyai Mursyid Sesalkan Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo, Minta Kapolri Usut Tuntas

"Pertama saya jadi menteri keuangan dulu saya bertanya emang boleh DBH dipotong," ungkapnya dalam Rapat Kerja dengan DPD RI,

Purbaya menjelaskan, berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari jajaran Kementerian Keuangan, pemangkasan DBH dimungkinkan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Baca: Prabowo Jamu El-Sisi di Istana Negara, Hubungan Historis Indonesia-Mesir Jadi Sorotan

"Orang saya bilang bisa ada UU HKPD bisa tergantung kondisi keuangan negara. Tapi saya tetap merasa berdosa kepada daerah," kata Purbaya.

Meski demikian, pemerintah berkomitmen melakukan pembayaran DBH secara bertahap sepanjang tahun ini. Selain itu, Purbaya juga membuka peluang peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun depan.

"Tahun depan TKD kira kira sementara ada peningkatan Rp40 triliun tapi range bisa naik Rp90 triliun tergantung diskusi di APBN. Jadi ruang itu terbuka," ujar Purbaya.

Baca: Hendry Munief: Konektivitas Antarpulau Jadi Isu Penting dalam RUU Daerah Kepulauan

Ia menegaskan besaran kenaikan TKD masih bergantung pada hasil pembahasan APBN 2027 bersama DPR RI. Di sisi lain, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp306,1 triliun atau sekitar 44,2 persen dari pagu APBN sebesar Rp693 triliun.

Baca: DPR Tetapkan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI Periode 2026-2031

"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (05/06/2026).

Sebagai perbandingan, pagu Transfer ke Daerah pada APBN 2026 lebih rendah dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. (SM)



Terkait
Hendry Munief Dorong RUU Kawasan Industri Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM
Hendry Munief Dorong RUU Kawasan Industri Wajibkan Pendampingan UMKM dan IKM
Terungkap Modus Jual Beli Titik Dapur MBG, BGN Libatkan
Ribuan Warga Meranti Bekerja di Malaysia, Hendry Munief
Pemerintah Dikritik Angkat SPPG sebagai PPPK, Koalisi G
Lainnya
Pimpin Rakor Persiapan Pemilu, Pj. Sekda Azwan: Agenda Nasional yang Wajib Disukseskan
Pimpin Rakor Persiapan Pemilu, Pj. Sekda Azwan: Agenda Nasional yang Wajib Disukseskan
SPS Riau Raih Penghargaan Terbaik 2 Nasional Saat HPN,
Polri Beri Alasan Tolak Rocky Gerung dan Gatot Nurmanty
Inflasi Sumut Makin Tinggi, Bank Indonesia Minta Pemeri
Leisure
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan dari Presiden RI
Masyarakat Ingin Libur ke Rupat Utara Terpantau Meningk
Pengelola Wisata De Kotoz Audiensi dengan Bupati Kampar
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Kriminal
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Habiburokhman Desak Polda NTT Usut Tuntas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi oleh Bupati Kupang
Dua Pelaku Penganiayaan Satpol PP Pekanbaru Ditangkap P
Buronan Pembakaran Warung Mi Babi Ditangkap, Pengurus P
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Hukum
Empat Jam Diburu Polisi, Dua Terduga Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kampar Ditangkap
Empat Jam Diburu Polisi, Dua Terduga Pelaku Tambang Emas Ilegal di Kampar Ditangkap
Hasto PDIP Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Listyo
UGM Tegaskan Hormati Proses Hukum Usai Jokowi Tunjukkan