Kemensos Gandeng ICW Kawal Sekolah Rakyat, Perkuat Pengawasan Cegah Korupsi

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa. Kolaborasi ini dilakukan guna memastikan program prioritas pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sabtu (25/07/2026).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengunjungi kantor ICW di Kalibata Timur, Jakarta Selatan, untuk berdiskusi mengenai penguatan tata kelola serta mitigasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Dalam pertemuan itu, ICW menyampaikan berbagai masukan berbasis kajian dan data yang dinilai penting untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

Baca: Prabowo Jamu El-Sisi di Istana Negara, Hubungan Historis Indonesia-Mesir Jadi Sorotan

"Kami berdiskusi panjang dengan semangat yang sama. Tidak boleh program strategis Bapak Presiden Prabowo dikotori dengan tindakan-tindakan korupsi. Maka, apa yang disampaikan oleh ICW menjadi masukan yang sangat berharga buat Kementerian Sosial."

Gus Ipul mengatakan seluruh informasi dan data yang disampaikan ICW akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola serta menutup celah terjadinya praktik korupsi dalam Program Sekolah Rakyat.

Baca: Perpres Ojol Resmi Terbit, Potongan Aplikator Maksimal 8 Persen dan Jaminan Sosial Diatur

"Ini adalah peringatan dan ini harus kita terima dengan menindaklanjuti beberapa hal."

Ia menegaskan seluruh jajaran Kemensos berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan melalui langkah-langkah konkret agar berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara dapat dicegah sejak dini.

"Dan akhirnya Sekolah Rakyat benar-benar sesuai tujuan Bapak Presiden, yaitu memberikan pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas untuk keluarga paling tidak mampu."

Baca: Komjen Herry Heryawan Resmi Jadi Kabaharkam Polri, Tegaskan Amanah dan Pengabdian

Selain memperkuat pengawasan internal, Kemensos juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi seluruh program kementerian. Gus Ipul menegaskan kritik dan saran yang disertai data akurat akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan.

"Kami sangat terbuka (terhadap) kritik saran dari pihak manapun. Apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat."

Baca: BMKG Petakan 20 Wilayah Berpotensi Hujan pada Senin 28 September 2026

Ia juga mengapresiasi kontribusi ICW yang memberikan masukan berbasis data sehingga dapat membantu pemerintah memperkuat langkah pencegahan korupsi.

"Sehingga kami bisa mengoreksi, memberikan satu kebijakan yang mampu untuk bisa mencegah adanya korupsi tersebut."

Gus Ipul turut mengingatkan seluruh aparatur Kemensos agar terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Menurutnya, tidak ada ruang bagi praktik korupsi dalam pelaksanaan program kementerian.

Baca: Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Puan Minta Kekuatan APBN Dikaji

"Mari jajaran Kementerian Sosial terus memperkuat integritas. Perkuat integritas dan perbaiki tata kelola supaya hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi. Kita harus menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi itu akan ketahuan. Pada waktunya akan ketahuan dan ini peringatan."

Sementara itu, Pelaksana Tugas Koordinator ICW Almas Sjafrina menyatakan pihaknya berkomitmen mengawal berbagai program strategis pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat. Menurutnya, sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang harus dipastikan bebas dari kebocoran anggaran.

Baca: Xanana Gusmao Temui Jokowi di Solo, Suasana Hangat Diwarnai Lagu Bengawan Solo

"Jadi harapan kami dengan melalui peran-peran pengawasan yang ICW lakukan mulai dari kajian, pemantauan dan sebagainya, kita niatnya ingin menjaga agar anggaran dan semua program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada kebocoran dan semaksimal-maksimalnya untuk pendidikan publik."

"Karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif." (SM)