Sekolah Rakyat Jenjang SD Sepi Peminat, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Asrama
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Rendahnya minat masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat (SR) berasrama pada jenjang Sekolah Dasar (SD) menjadi sorotan Anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin. Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep penyelenggaraan sekolah berasrama untuk anak usia SD yang dinilai masih sangat membutuhkan pendampingan keluarga. Kamis (16/07/2026).
Menurut Derta, anak usia sekolah dasar berada pada fase perkembangan yang sangat bergantung pada kelekatan emosional dengan orang tua. Pada masa tersebut, keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter, rasa aman, kepercayaan diri, hingga perkembangan moral dan spiritual anak.
"Kasih sayang orangtua tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh sistem pengasuhan di asrama, sebaik apa pun fasilitas yang disediakan. Banyak orangtua yang merasa belum siap berpisah dengan anaknya pada usia yang masih sangat dini. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati," ujar Derta kepada wartawan.
Baca: Puan Maharani Soroti Kesehatan Warga Terdampak Karhutla, Minta Pemerintah Bertindak Cepat
Ia menegaskan, kondisi minimnya peminat pada jenjang SD harus menjadi bahan evaluasi pemerintah agar pelaksanaan program tidak sekadar mengejar target, tetapi benar-benar memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak.
Derta mengakui konsep sekolah berasrama memiliki manfaat bagi kelompok tertentu, terutama anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan memadai, berasal dari keluarga sangat rentan, atau tinggal di daerah terpencil. Namun, menurutnya, penerapan sistem tersebut tidak bisa disamaratakan bagi seluruh masyarakat.
Baca: DPR Pertanyakan Pengawasan TNI, Markas Judol Bisa Beroperasi di Rumah Dinas Cijantung
Karena itu, ia meminta Kementerian Sosial melakukan evaluasi komprehensif terhadap desain penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya untuk jenjang SD. Evaluasi tersebut, kata dia, harus mencakup aspek psikologis anak, kesiapan keluarga, efektivitas pola pengasuhan, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.
Selain evaluasi, Derta juga mengusulkan agar pemerintah memberikan fleksibilitas dalam model penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, tidak semua daerah harus menerapkan sistem berasrama penuh.
Di wilayah yang memungkinkan, konsep sekolah reguler maupun semi-boarding dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Baca: Menag Bidik Dana Sosial Keagamaan Rp1.000 Triliun, Ini Sumber Potensinya
Ia juga berpendapat penyelenggaraan sekolah berasrama sebaiknya diprioritaskan bagi anak-anak yang memang memiliki kondisi khusus, seperti yatim piatu, anak telantar, berasal dari keluarga miskin ekstrem, korban bencana, maupun mereka yang tinggal di daerah dengan akses pendidikan yang sangat terbatas.
Derta memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat agar benar-benar menjadi instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif.
Baca: Ombudsman RI Pantau Layanan Penumpang di Bandara yang Terdampak Debu Vulkanik Anak Krakatau
"Kita ingin Sekolah Rakyat menjadi kebijakan yang diterima masyarakat karena manfaatnya benar-benar dirasakan, bukan karena masyarakat dipaksa menyesuaikan diri," imbuhnya.
Sebelumnya, minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat Terintegrasi (SR) 2 Kota Pasuruan, Jawa Timur, untuk jenjang SD dilaporkan masih rendah. Kondisi tersebut disebut dipengaruhi keengganan banyak orang tua melepas anak-anak mereka tinggal di asrama pada usia yang masih dini. (SM)
