Ancam Gembok Dapur MBG Nasional, Mitra Ultimatum BGN Selesaikan Persoalan Sebelum 17 Agustus
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Sejumlah asosiasi yang tergabung dalam Presidium Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) mengancam akan melakukan aksi mogok massal dengan menutup operasional dapur MBG di seluruh Indonesia apabila persoalan tata kelola program tidak kunjung diselesaikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Selasa (14/07/2026).
Rencana aksi tersebut mencuat sebagai bentuk protes atas penghentian kerja sama yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh BGN terhadap sejumlah mitra penyelenggara program MBG.
Pengamat kebijakan publik menilai, apabila aksi mogok tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, dampaknya akan sangat besar terhadap keberlangsungan program unggulan pemerintah itu.
Baca: Prabowo Lanjutkan Insentif Ekonomi 2027, Magang hingga PPh 21 Diperluas
"Dengan begitu, kelompok ini berharap Program MBG dihentikan oleh pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah penutupan dapur MBG secara serentak di seluruh Indonesia.
Baca: Tragedi KMP Virgo Transport 8, DPR Desak Kemenhub Perketat Uji Kelayakan Kapal
"Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional," kata Syawaludin Aweng usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI.
Ia mengatakan, keputusan tersebut diambil karena para mitra kecewa terhadap penghentian kerja sama yang dilakukan BGN tanpa penyelesaian yang jelas. Menurutnya, seluruh asosiasi telah sepakat untuk menghentikan operasional dapur MBG jika pembenahan tata kelola tidak selesai hingga pertengahan Agustus.
"Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Dan kami kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu," tuturnya.
Baca: DPR Tetapkan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI Periode 2026-2031
Apabila aksi penutupan dapur benar-benar dilaksanakan secara nasional, distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat berpotensi terganggu. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah. (SM)
