Tolak Omnibus Law, 2 Juta Buruh Bersiap akan Mogok Kerja

Amar
Kamis, 12 Maret 2020 14:56:43
ilustrasi - Buruh demo

KANALSUMATERA.com - Sebanyak 2 juta orang buruh diklaim bakal menggelar aksi mogok kerja massal jika Presiden Joko Widodo tetap memaksakan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. 2 juta buruh yang siap mogok masal ini diklaim anggota dari tiga serikat buruh besar di Indonesia.

Tambahan 1 juta buruh mogok masal bukan tidak mungkin terjadi jika jika serikat-serikat buruh lain bergabung.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut buruh memiliki kekuatan "istimewa" saat memprotes kebijakan, yaitu menghentikan proses produksi alias mogok kerja.

Menurutnya, langkah itu sangat mungkin ditempuh buruh dalam melawan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca: Bertambah 4 Kasus Varian Baru Corona B117, Dua Dari Palembang dan Medan

"Jangan karena kerakusannya, memaksa buruh melawan dengan keras. Tapi kami enggak akan memilih jalan itu (mogok kerja massal) kalau social dialogue dikedepankan," ujar Iqbal pada jumpa pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (11/3).

"Oleh karena itu, Omnibus Law harus ditarik, rundingkan kembali dengan tripartit nasional," imbuhnya.

Saat itu, ia berbicara sebagai bagian dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Organisasi ini membawahi tiga konfederasi besar buruh yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyebut MPBI mewadahi sekitar dua juta orang buruh. Jumlah itu tersebar di 300 kabupaten/kota di 30 provinsi. Serikat buruh lain menurunya jika mau bergabung anggotanya bisa mencari 1 juta orang.

Baca: Bareskrim Tindak Lanjuti Laporan PTPN soal Lahan Pesantren Rizieq Shihab

"Kurang lebih dua jutaan untuk KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Serikat lainnya kalau digabung sekitar satu jutaan," kata Elly kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/3).

Selain MPBI, rencana mogok kerja juga disampaikan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang mewadahi 130.875 orang buruh.

"Kami aksi-aksi yang dilakukan di berbagai daerah juga mengarah persiapan pemogokan umum bersama," ucap Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/3) malam.

Mogok kerja adalah hak bagi buruh untuk menyetop kegiatan produksi di perusahaan. Hak ini boleh dilakukan jika perundingan terkait pekerjaan gagal mencapai kesepakatan.

Baca: Listyo Sigit Akan Tuntaskan Kasus yang Jadi Perhatian Publik di 100 Hari Pertama

Hak mogok kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak ini juga dijamin oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

Sebelumnya, ribuan buruh di berbagai daerah melakukan demonstrasi menentang Omnibus Law Ciptaker.

Di Sumatera Selatan, sekitar 2.000-an buruh dari Federasi Serikat Buruh Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSB-RTMM) menggelar long march sejauh 3 kilometer dari pelataran Benteng Kuto Besak

Sekretaris FSB-RTMM Nanang Setyawan mengaku ada 20 ribu buruh yang tergabung dalam serikat kerja tersebut. Pihaknya mengancam akan menggelar unjuk rasa yang lebih besar apabila Omnibus Law masih diberlakukan. ant/ks

Terkait
Makalah Calon Kapolri Diserahkan ke DPR, Polri: Isinya Program Kerja ke Depan
Makalah Calon Kapolri Diserahkan ke DPR, Polri: Isinya Program Kerja ke Depan
Insiden Km 50, Komnas HAM Sebut Ada yang Buntuti Rizieq
Mahfud MD Sebut Ada 5 Calon Kapolri, Ini Nama-namanya
Polri: Abu Bakar Baasyir Diawasi Intelijen setelah Beba
Lainnya
Panitia Pemekaran Desa Durian Tandang Optimis Dapat Melengkapi Syarat Jadi Calon Desa Baru
Panitia Pemekaran Desa Durian Tandang Optimis Dapat Melengkapi Syarat Jadi Calon Desa Baru
Jadilah Guru Yang Mempesona Dalam Segala Suasana
Presiden PKS Perintahkan Kader Tancap Gas Jelang Pemung
Polisi Siap Amankan Perayaan Malam Imlek di Batam
Viral
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket Hijau Tua (USU) Dipukuli Oknum Polisi
Posko Darurat Asap PKS Riau, Dari Over Kapasitas Hingga
Warga Besitang Meninggal Dalam Kamar Hotel Budi Baru, D
Leisure
Sukses di Butik dan Make Up, Fifi dan Budhitama Rambah Dunia Kuliner, Hadirkan Street Boba Pekanbaru
Sukses di Butik dan Make Up, Fifi dan Budhitama Rambah Dunia Kuliner, Hadirkan Street Boba Pekanbaru
Dorong Tumbuhnya Pariwisata Batam, Disbudpar Batam Gela
Demi Dibukanya Pariwisata Kepri, 30 Ribu Pelaku Parekra
Pariwara
Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru Makin Baik, Lampaui Target Nasional
Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru Makin Baik, Lampaui Target Nasional
Pemko Pekanbaru Gelar Penandatanganan dan Serah Terima
Tenda Ceper Kembali Marak di Pekanbaru, DPRD Minta Pera
Global
Usai Mundur, Raja Malaysia Kembali Menunjuk Muhyiddin Yasin Sebagai Perdana Menteri Sementara
Usai Mundur, Raja Malaysia Kembali Menunjuk Muhyiddin Yasin Sebagai Perdana Menteri Sementara
Usai Rebut Ibukota, Taliban Segera Umumkan Negara Islam
GKSB DPR Kutuk Serangan Israel ke Masjid Al Aqsa, Minta
Hukum
PT Padasa Klarifikasi Soal  Pengosongan Fasilitas Rumah Eks Karyawan
PT Padasa Klarifikasi Soal  Pengosongan Fasilitas Rumah Eks Karyawan
Usai Difasilitasi Syahrul Aidi, Kasus Lahan di Rohil in
MS Law Firm Menangkan Sri Devi Yani Dengan Putusan Onsl
Budaya
Museum Batam Raja Ali Haji Distandarisasi, Kemendikbud: Jangan Asal Taruh Barang Saja
Museum Batam Raja Ali Haji Distandarisasi, Kemendikbud: Jangan Asal Taruh Barang Saja
Gubernur Sumsel Optimis Kain Khas Sumsel Tembus Pasar N
Aksi Tari Losung Desa Ranah Sungkai Kampar Pukau Pengun
Nasional
DPP PKS Apresiasi Sikap Gubernur & Wagub Sumbar Terkait Mobil Dinas Untuk Penanganan Covid-19
DPP PKS Apresiasi Sikap Gubernur & Wagub Sumbar Terkait Mobil Dinas Untuk Penanganan Covid-19
76 Tahun Indonesia Merdeka, Banyak Daerah Yang Belum Me
Menteri Perdagangan: Kalau Tak Mau Vaksin ke Pasar Saja