Tolak Omnibus Law, 2 Juta Buruh Bersiap akan Mogok Kerja
KANALSUMATERA.com - Sebanyak 2 juta orang buruh diklaim bakal menggelar aksi mogok kerja massal jika Presiden Joko Widodo tetap memaksakan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. 2 juta buruh yang siap mogok masal ini diklaim anggota dari tiga serikat buruh besar di Indonesia.
Tambahan 1 juta buruh mogok masal bukan tidak mungkin terjadi jika jika serikat-serikat buruh lain bergabung.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut buruh memiliki kekuatan "istimewa" saat memprotes kebijakan, yaitu menghentikan proses produksi alias mogok kerja.
Menurutnya, langkah itu sangat mungkin ditempuh buruh dalam melawan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca: Prabowo ke Rusia, Putin Beri Kehormatan Khusus di Eastern Economic Forum
"Jangan karena kerakusannya, memaksa buruh melawan dengan keras. Tapi kami enggak akan memilih jalan itu (mogok kerja massal) kalau social dialogue dikedepankan," ujar Iqbal pada jumpa pers di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Rabu (11/3).
"Oleh karena itu, Omnibus Law harus ditarik, rundingkan kembali dengan tripartit nasional," imbuhnya.
Saat itu, ia berbicara sebagai bagian dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Organisasi ini membawahi tiga konfederasi besar buruh yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyebut MPBI mewadahi sekitar dua juta orang buruh. Jumlah itu tersebar di 300 kabupaten/kota di 30 provinsi. Serikat buruh lain menurunya jika mau bergabung anggotanya bisa mencari 1 juta orang.
Baca: Kemendagri dan BGN Perkuat Kolaborasi, Pemda Diminta Maksimalkan Dukungan Program MBG
"Kurang lebih dua jutaan untuk KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Serikat lainnya kalau digabung sekitar satu jutaan," kata Elly kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/3).
Selain MPBI, rencana mogok kerja juga disampaikan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang mewadahi 130.875 orang buruh.
"Kami aksi-aksi yang dilakukan di berbagai daerah juga mengarah persiapan pemogokan umum bersama," ucap Ketua Umum Konfederasi KASBI Nining Elitos kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/3) malam.
Mogok kerja adalah hak bagi buruh untuk menyetop kegiatan produksi di perusahaan. Hak ini boleh dilakukan jika perundingan terkait pekerjaan gagal mencapai kesepakatan.
Baca: Mulai 1 Agustus 2026, Instansi Bisa Usulkan Pemberhentian PNS, PPPK, dan P3K Paruh Waktu
Hak mogok kerja diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak ini juga dijamin oleh Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
Sebelumnya, ribuan buruh di berbagai daerah melakukan demonstrasi menentang Omnibus Law Ciptaker.
Di Sumatera Selatan, sekitar 2.000-an buruh dari Federasi Serikat Buruh Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSB-RTMM) menggelar long march sejauh 3 kilometer dari pelataran Benteng Kuto Besak
Sekretaris FSB-RTMM Nanang Setyawan mengaku ada 20 ribu buruh yang tergabung dalam serikat kerja tersebut. Pihaknya mengancam akan menggelar unjuk rasa yang lebih besar apabila Omnibus Law masih diberlakukan. ant/ks
