Dikritik Keras di Riau, Kepala BRG Bantah Realisasi Program 10 Persen

Pekanbaru, KANALSUMATERA.com - Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, membantah pernyataan LSM lingkungan yang menyatakan realisasi restorasi gambut, khususnya di Provinsi Riau, berjalan lambatan hanya karena hanya di bawah 10 persen dari target 800 ribu hektare.

“Saya perlu meluruskan itu tidak benar hanya di bawah 10 persen karena ada upaya-upaya yang dilakukan perusahaan di konsesinya untuk restorasi gambut,” kata Nazir Foead kepada Antara di Pekanbaru, Senin.

Ia menjelaskan, bahwa dari 800 ribu hektare (ha) lahan gambut yang direstorasi, BRG hanya fokus pada sekitar 109 ribu ha yang merupakan lahan masyarakat. Sisanya sekitar 700 ribu ha,masuk dalam konsesi perusahaan, yang tanggung jawab utama pelaksanaan ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca juga: Restorasi Gambut Riau Nonsense Selama BRG Tak Bekerjasama dengan Penegak Hukum dan Masyarakat

Baca: HUT ke-81 TNI, Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru Termasuk Enam Kodam

Dari 109 ribu ha tersebut, lanjutnya, realisasi hingga 2018 sudah mencapai sekitar 77 ribu ha atau sekitar 70 persen yang direstorasi. Masih ada sisa 30 ribu hektare lahan masyarakat yang akan direstorasi hingga 2020.

Pencapaian 70 persen tersebut dinilai Nazir sudah cukup baik karena baru mulai 2018 ikut proses restorasi gambut melibatkan pemerintah daerah melalui Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Riau. “Karena baru dilaksanakan mulai 2018 dengan skema swadaya melibatkan pemerintah daerah, pencapaian ini sudah cukup bagus,” katanya.

Terkait hasil restorasi gambut di kawasan konsesi perusahaan, Nazir mengatakan belum mendapat hasil laporan yang final. “Masih nunggu hasil evaluasi,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau, Ervin Rizaldi, mengatakan pada 2018 BRG awalnya menganggarkan Rp49 miliar untuk restorasi gambut yang dikerjakan melalui Pemprov Riau. Namun, anggaran itu direvisi sehingga hanya dikucurkan Rp45 miliar.

Baca: Mendagri Kaji Peluang Petugas Damkar dan Satpol PP Jadi PNS

Yang dikerjakan antara lain pembangunan sekat kanal gambut 772, sumur bor 220 tersebar di daerah gambut, 50 hektare revegetasi di Kepulauan Meranti, revitalisasi masyarakat ada 23 kelompok masyarakat (Pokmas). Jumlah tersebut diakuinya masih relatif kecil karena ada 800 desa berada di lahan gambut.

“Desa banyak ada 800 di gambut, mungkin itu yang bikin belum nampak karena baru 23 Pokmas yang dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TRGD Riau Ahmad Hijazi mengatakan masih banyak yang dibenahi untuk efektivitas restorasi gambut ke depannya, terutama untuk koordinasi internal dan dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Keberhasilan TRGD ini tergantung dari fungsi stakeholder juga. Belum ada pola kerja, kalau saya tidak ‘turun gunung’ kawan-kawan di instansi tidak semangat kerja,” kata Ahmad Hijazi yang juga menjabat Sekretaris Daerah Riau.

Baca: Menag Bidik Dana Sosial Keagamaan Rp1.000 Triliun, Ini Sumber Potensinya

Ia menilai restorasi gambut harus dilihat sebagai kerja jangka panjang. Tahun pertama banyak dilakukan untuk diseminasi informasi, sosialisasi dan persiapan.

“Wajar tahun-tahun pertama tak optimal. Kita perlu kritik dan pengayaan agar bekerja dengan optimal,” ujarnya.