Gaji Hakim Naik, Mahkamah Agung Ajukan Tambahan Anggaran Rp7,92 Triliun

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp7,92 triliun untuk mendukung kebutuhan lembaga peradilan pada 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan anggaran bersama DPR. Senin (31/08/2026).

Tambahan anggaran itu berkaitan dengan sejumlah kebutuhan MA setelah adanya kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim. Kebutuhan belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang mendapat perhatian dalam pengajuan tersebut.

MA menilai dukungan anggaran diperlukan agar pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan hakim dapat berjalan secara optimal. Selain belanja pegawai, kebutuhan operasional dan berbagai penunjang penyelenggaraan peradilan juga menjadi bagian dari perencanaan anggaran.

Baca: Xanana Gusmao Temui Jokowi di Solo, Suasana Hangat Diwarnai Lagu Bengawan Solo

Pengajuan tambahan anggaran tersebut menjadi pembahasan penting karena pagu yang tersedia dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan MA pada tahun anggaran 2027.

Dalam rapat pembahasan anggaran, kebutuhan peningkatan kesejahteraan hakim turut menjadi salah satu alasan MA mengajukan tambahan dana. Kebijakan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian pemerintah dan lembaga peradilan.

Baca: Komisi III DPR Jemput Aspirasi Daerah, Matangkan RUU Perampasan Aset Berkeadilan

Selain MA, Komisi Yudisial (KY) juga mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk 2027, KY mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp31,3 miliar.

Usulan tambahan anggaran MA dan KY selanjutnya akan dibahas bersama DPR dalam proses penyusunan APBN 2027. Besaran akhir anggaran akan ditentukan melalui pembahasan pemerintah dan DPR.

Kenaikan kesejahteraan hakim sendiri menjadi bagian dari upaya memperkuat independensi serta profesionalitas lembaga peradilan. Karena itu, kebutuhan anggaran untuk mendukung kebijakan tersebut menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam pembahasan APBN.

Baca: Ribuan Warga Meranti Bekerja di Malaysia, Hendry Munief Dorong Solusi dari Kemenhan dan KKP RI

Dengan adanya pengajuan tambahan tersebut, alokasi anggaran untuk MA pada 2027 diperkirakan akan menjadi salah satu pos yang mendapat sorotan dalam pembahasan anggaran negara. (SM)