Ini Alasan Pemerintah Hanya Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Kelompok Prioritas
KANALSUMATERA.com - Jakarta - Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan alasan pemerintah tidak bisa menanggung biaya vaksin Covid-19 untuk seluruh masyarakat.
"Masyarakat perlu memahami bahwa riset pengadaan vaksin yang dilakukan juga membutuhkan proses yang panjang dan penggunaan sumber daya yang tidak sedikit," terang Wiku dalam konferensi pers, Kamis, 22 Oktober 2020.
Wiku menegaskan sejauh ini penetapan subsidi vaksin untuk masyarakat belum bisa dilakukan. Namun, hanya kelompok prioritas yang paling berisiko tertular Covid-19 maupun kepemilikan peran strategis di masyarakat yang akan mendapatkan subsidi vaksin Covid-19. Kelompok prioritas divaksin lebih dulu untuk menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat.
Menurut Wiku, pemerintah hingga kini telah mengidentifikasi kelompkk masyarakat mana saja yang akan didahulukan menerima vaksinasi wajib dan gratis. "Pemerintah terus berupaya mencapai pemerataan vaksin setinggi-tingginya. Sehingga dapat mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity," ucapnya.
Baca: DPR Ketok Palu UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Buruh Sambut Kemenangan Bersejarah
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya mengatakan warga yang masuk garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh pemerintah.
“Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh Pemerintah," ujar Terawan.
Pemerintah menjalin kerja sama vaksin dengan Cina serta Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengembangkan vaksin Sinovac, Cansino, dan G-42. Vaksin akan mulai masuk ke Indonesia pada awal November mendatang dan pengadaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan serta PT Bio Farma (Persero) sebagai BUMN yang diberikan penugasan.
Di samping vaksin yang ditanggung pemerintah, sejumlah perusahaan farmasi akan menyiapkan kerja sama untuk imunisasi secara mandiri. Meski demikian, pengadaan vaksin mandiri tetap dikontrol oleh Kementerian Kesehatan dan Bio Farma.
Baca: DPR Kawal Hak Pekerja PT Pos, Tagihan Rp158 Miliar Akhirnya Dibayarkan
sumber: tempo.co
