Istana Ingatkan, Ada Aturan Main jika ASN Ingin Kritik Pemerintah

KANALSUMATERA.com - Pihak Istana kepresidenan menegaskan tidak anti terhadap kritik yang diberikan masyarakat, termasuk dari aparatur sipil negara ( ASN). Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Kepala Badan mengenai radikalisme di kalangan ASN bukan berarti mengekang kebebasan berekspresi para pegawai pemerintah. "Kritik kepada pemerintah itu wajib. Pemerintah sama sekali tidak alergi terhadap kritik. Kritik itu menjadi obat," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019). Hanya saja, Pramono berpendapat, media sosial diwarnai oleh ujaran kebencian, termasuk oleh ASN.BPIP Sebut ASN Kerap Sebar Ujaran Kebencian dan Caci Maki Pimpinan di Medsos Ujaran kebencian itu bukan hanya ditujukan kepada pemerintah, melainkan juga kepada antar sesama masyarakat. Hal itu tidak sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia yang sopan dan santun. "Yang kita tidak mau, bagaimana kemudian ujaran kebencian menjadi konsumsi sehari-hari. Kita harus bedakan kritik dengan ujaran kebencian," ucap politikus PDI-P ini. Selain mengkritik tanpa ujaran kebencian, Pramono mengingatkan ASN untuk mengkritik dengan menggunakan mekanisme dan aturan yang ada.

"Kritik dari ASN kan ada mekanismenya. ASN beda dengan yang lain karena ada aturan main yang atur ASN. SKB 11 menteri tentang penanganan terhadap aparatur sipil negara (ASN) ditandatangani pada pertengahan November 2019 bersamaan dengan portal aduanasn.id. PKS: ASN Juga Punya Hak Menyatakan Pendapat Ada lima menteri yang ikut di dalamnya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Salah satu poin yang tidak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah