Rugikan Negara, Kemenhub Harus Tertibkan Kabel Fiber Optik di Selat Melaka

KANALSUMATERA.com - Jakarta - Akibat tidak tertatanya pengelolaan kabel fiber optik di kawasan Selat Melaka, mengakibatkan Indonesia kehilangan banyak devisa negara.

Terkait hal ini, mendapatkan sorotan anggota Komisi V DPR RI. Seperti pada saat rapat antara Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Laut pada Kamis (5/2/2021), anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menertibkan kabel-kabel fiber optik yang berserakan di sepanjang Selat Malaka.

Sebagaimana diketahui, pemasukan negara dari hasil bongkar muat ekspor-impor di Selat Malaka hanya 10 persen. Disinyalir karena kapal asing tidak nyaman melewati Selat Melaka bagian Indonesia.

“Ternyata Selat Malaka itu 60 persen adanya di Indonesia, 40 persen terbagi antara Singapura dan Malaysia. Tetapi, kapal-kapal asing yang lewat di sana (Selat Malaka) hanya melewati garis Indonesia sebesar 10 persen saja, sisanya lewat bagian Singapura dan Malaysia” tutur Syahrul Aidi Maazat saat dihubungi pada Senin (4/2/2021) siang.

Baca: Kemhan Jelaskan Alasan Logo Kementerian Terpasang di Kapal J7 Explorer Milik Haji Isam

Politisi Fraksi PKS tersebut berharap Dirjen Perhubungan Laut dapat mengambil tindakan penertiban tegas. Tindakan tegas Dirjen Hubla, akan berpotensi meningkatkan devisa negara.

Terkait banyaknya dana yang dibutuhkan untuk perbaikan kabel optik tersebut, Syahrul Aidi mengkonfirmasi ketersediaan anggaran untuk hal tersebut apabila penyelesaian kabel optik ini menjadi ranahnya Dirjen Perhubungan Laut. Dia meminta agar anggaran yang diajukan kembali di-refocusing, sehingga penanganan kabel fiber optik dapat direalisasikan di tahun 2021. Serta menambahkan fasilitas lainnya guna mendukung peningkatan kas negara melalui Selat Malaka.

“Kita mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas. Karena kalau kapal sudah bersandar, sudah melewati sebuah negara, itu banyak sekali pemasukan ke negara itu. Air bisa kita berikan, kemudian bagaimana kebersihan sampahnya dan lain-lain,” pungkas Syahrul.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kepulauan Riau, Cen Sui Lan menambahkan permasalahan fiber optik bawah laut yang berserakan di Selat Malaka telah merugikan Indonesia. Dia pun meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk memikirkan secara matang permasalahan mengenai hal tersebut. ***