Syahrul Aidi Ditunjuk Sebagai Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Untuk Palestina
JAKARTA, KANALSUMATERA.com - Anggota komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Palestina. Seluruh fraksi di DPR RI masing-masing memiliki utusan yang tergabung ke dalam satu grup.
Di mana mereka akan melakukan lawatan ke negara tersebut dan menggelar pertemuan Focus Group Discussion (FGD) dengan parlemen kedua negara tersebut yang akan membahas berbagai isu.
"Misi utamanya adalah untuk mempererat tali persahabatan serta saling meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan bidang lain yang dapat dikembangkan antara kedua negara antara Indonesia dan Palestina," kata Syahrul Aidi di kompleks DPR RI Jakarta, Kamis (16/1).
Selain itu anggota Komisi V fraksi PKS itu menyebut, misi GKSB ini juga semacam pertukaran pandangan dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan dalam hubungan kedua negara, peningkatan investasi dan kerjasama diberbagai bidang baik Palestina maupun sebaliknya.
Baca: Ombudsman RI Pantau Layanan Penumpang di Bandara yang Terdampak Debu Vulkanik Anak Krakatau
"Peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang lain dan penyamaan visi terhadap beberapa masalah bilateral, regional maupun internasional yang dihadapi oleh kedua negara tersebut," tambahnya.
Kunjungan GKSB DPR RI ke Palestina belum dijadwalkan, namun menjadi vocal point dalam peningkatan hubungan kedua Parlemen secara lebih khusus dan kunjungan GKSB ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama kedua Negara secara umum baik dalam bidang ekonomi, politik, perdagangan, investasi, sosial budaya dan untuk menjembatani hal-hal yang masih menjadi pending matters bagi kedua negara.
Saat ini, total GKSB baru hanya 53 negara yang dibentuk dan sudah aktif menjalankan tugasnya dan berkunjung ke negara-negara sahabat. Namun, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI berencana melebarkan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), jumlah tersbut dinilai sebagai kuantitas yan sesuai dengan negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia. mt
