Datang ke Riau, Mahasiswa Demo Minta Presiden Cabut Izin HGU dan Selesaikan Konflik Agraria
KANALSUMATERA.com - Kampar - Gabungan Mahasiswa Kampar menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Kampar dengan serangkaian aksi untuk mengingatkan presiden atas berbagai isu genting di Riau, khususnya di Kampar. Walau tidak secara langsung berhadapan dengan presiden, setidaknya mendapat perhatian publik dan aparat keamanan.
Ikhwansyah selaku koordinator umum aksi Aliansi Mahasiswa Kampar menyampaikan aksi ini murni atas dasar keresahan masyarakat Kabupaten Kampar bahkan Riau atas ketidak adilan yang dirasakan.
Dua isu besar yang mereka gaungkan yaitu terkait pencabutan izin jutaan hektar Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dan hutan akasia, dan juga terkait dengan ekses izin HGU tersebut yaitu konflik agraria.
"Kami dari aliansi Mahasiswa Kampar bergerak menyatakan sikap" kata Ikhwansyah dalam orasinya.
Baca: DPR Minta Pemerintah Mengontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah
Dia melanjutkan, berdasarkan UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, massa aksi menyatakan sikap, yakni
1. Mendesak presiden RI untuk menyelesaikan permasalah agraria di provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kampar
2. Mendesak presiden RI untuk mencabut izin HGU dan tidak memperpanjang izin usaha yang sudah habis pada perusahaan BUMN maupun swasta yang ada di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar.
3. Menuntut dan mendesak presiden RI untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar.
Baca: Masalah BPJS Bersumber dari Belum Solidnya DTSEN: Komisi VIII Dorong Perbaikan Sistem
4. Mendesak Presiden Republik Indonesia agar dapat menyelesaikan konflik dan permasalah ganti rugi lahan tol Pekanbaru-Bangkinang dan Pekanbaru-Rengat dalam waktu yang sesingkat singkatnya.
5. Berdasarkan UU pasal 33 dan Perda tingkat 1 dan 2 yang mengatur tentang CSR perusahaan, maka kami meminta presiden RI untuk mengevaluasi kepemimpinan Bupati Kampar yang di anggap gagal.
6. Meminta Presiden Indonesia untuk mengevaluasi Gubernur Riau dan Bupati se-Riau agar dapat menutup seluruh pertambangan ilegal di Provinsi Riau.
Kunjungan presiden Joko Widodo ini dalam rangka peninjauan pelaksanan vaksinasi pencegahan Covid-19 dan juga meninjau progres pembangunan jalan tol Pekanbaru-Padang Ruas Pekanbaru-Bangkinang. ***
