Kejagung Menduga Ada Penyimpangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Kejaksaan Agung menduga ada penyimpangan dalam investasi saham dan reksadana PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Penyidik Kejaksaan Agung pun menaikkan status kasus BPJS Ketenagakerjaan ke penyidikan.
"Yang jelas menyangkut investasi saham dan reksadana, ada indikasi penyimpangan," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di kantornya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 19 Januari 2021.
Kendati demikian, Kejaksaan Agung belum dapat menyebutkan besar kisaran kerugian dalam kasus ini. Febrie mengatakan, penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Untuk melakukan perhitungan," ujar Febrie.
Kejaksaan Agung menaikkan status kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan pada Selasa, 19 Januari 2021.
Baca: Utang Program MBG Capai Rp1,6 Triliun, BGN Minta Maaf dan Janji Lunasi pada 2026
Sebanyak 20 orang pun dijadwalkan diperiksa pada dua hari ini, 19-20 Januari 2021. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simajuntak mengatakan, puluhan orang itu terdiri dari pejabat dan karyawan BPJS.
Selain itu, Leonard mengatakan penyidik telah menggeledah Kantor Pusat BPJS pada 18 Januari 2021. "Yang disita penyidik adalah data dan dokumen," ucap dia.
Kejaksaan Agung sebelumnya sudah membeberkan adanya penyelidikan atas investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. Penyelidikan dimulai dari adanya pengaduan masyarakat. Namun, tidak dirinci, sejak kapan penyelidikan tersebut didalami oleh penyidik di Gedung Bundar.
Baca: Hendry Munief Paparkan Urgensi Regulasi Khusus untuk Daerah Kepulauan Indonesia
Sumber: tempo.co
