Benny Harman Desak Gibran Mundur dari Wapres, Soroti Kepastian Hukum dan Stabilitas Politik
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Polemik mengenai posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan politik nasional. Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menilai pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden merupakan langkah yang dianggap bermartabat di tengah dinamika politik dan persoalan hukum yang berkembang.
Pernyataan Benny tersebut merespons dorongan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Parera, yang sebelumnya menyampaikan dua pilihan bagi Gibran, yakni mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan (impeachment).
Benny berpandangan, keputusan untuk mengundurkan diri secara sukarela dapat menjadi jalan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas politik nasional.
Baca: Operasi Patuh 2026 Resmi Dimulai, Ini 11 Pelanggaran yang Diincar Polisi hingga 8 November
"Dengan merujuk pada Putusan MK dan Putusan MA terkait Suket penyetaraan ijazah SLTA Wapres Gibran dan dinamika politik yang berkembang di DPR saat ini memang cara paling bermartabat untuk Wapres adalah menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai Wapres sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI 1945," ujar Benny kepada wartawan, Senin (10/11/2026).
Menurut Benny, persoalan yang berkembang perlu disikapi secara bijak agar tidak mengganggu agenda pemerintahan. Ia menilai kepastian hukum dan stabilitas politik menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan program pembangunan nasional.
Baca: Syahrul Aidi Sambut Menlu Baru, BKSAP DPR Siap Berkolaborasi Penguatan Diplomasi Bebas Aktif
Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir untuk mengundurkan diri tetap berada pada pertimbangan pribadi Gibran sebagai wakil presiden.
"Cara ini dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan stabilitas politik yang sangat diperlukan pemerintah guna mensukseskan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi pilihan terbaik tentu tergantung pada pertimbangan subyektif Wapres itu sendiri," tegas Benny.
Andreas Hugo Parera Sebut Dua Pilihan untuk Gibran
Baca: Arsip Pendidikan Gibran Tak Ditemukan di KBRI Singapura dan Australia
Sebelumnya, Andreas Hugo Parera juga menyuarakan agar Gibran mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Jika tidak, menurut Andreas, opsi pemakzulan dapat menjadi konsekuensi dari perkembangan politik di DPR.
"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas saat dihubungi, Senin (09/11/2026).
Baca: Nakhoda KM Virgo Jadi Tersangka, Polisi Dalami Pihak Lain
Andreas menilai berbagai desakan yang disampaikan sejumlah pihak belum mendapatkan respons sebagaimana diharapkan. Ia turut menyinggung pernyataan Gibran sebelumnya mengenai ijazah pendidikan setingkat SMA.
"Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, 'kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ucap dia.
Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa polemik terkait Gibran tidak hanya menyangkut persoalan administrasi pendidikan, tetapi juga telah berkembang menjadi pembahasan politik di lingkungan parlemen.
Baca: Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Puan Minta Kekuatan APBN Dikaji
Meski demikian, dorongan sejumlah anggota DPR agar Gibran mundur tidak serta-merta berarti proses pemakzulan telah diputuskan. Mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan prosedur hukum yang berlaku.
Isu ini pun diperkirakan masih menjadi perhatian publik seiring berkembangnya pembahasan di DPR mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI. (SM)
