Kepercayaan Publik ke KPK Turun 3 Persen, Ini Kata WP KPK

Mawardi Tombang
Kamis, 14 November 2019 12:07:39
Ketua WP KPK Yudi Purnomo di Gedung Merah Putih KPK,

KANALSUMATERA.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo berpendapat penurunan kepercayaan publik terhadap KPK disebabkan oleh UU KPK hasil revisi. Penurunan kepercayaan publik terhadap KPK itu sendiri diketahui tergambar dalam hasil survei LSI Denny JA. "Adanya penurunan kepercayaan sebesar 3 persen dalam survei terbaru semakin memperkuat argumentasi bahwa upaya kelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019 yang lalu sangat nyata dipercaya masyarakat,

" Yudi dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2019). Hakim Singgung UU KPK Saat Bacakan Putusan Praperadilan Imam Nahrawi Yudi meyakini turunnya angka kepercayaan publik terhadap KPK dari 89 persen menjadi 85,7 persen tak bisa dilepaskan dari berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurut Yudi, 26 poin pelemahan dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah menjadi momok bagi publik yang ingin Indonesia bebas dari korupsi.

" Survei LSI sebelumnya, KPK dengan prestasinya menangkapi para koruptor mampu mencapai 89% tingkat kepercayaan publik sehingga sangat aneh jika UU KPK direvisi,Dengan UU KPK yang Baru, Kita Lebih Perkuat Koordinasi Yudi pun menyinpan harapan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas UU KPK yang baru. Di samping itu, Yudi pun beterima kasih kepada publik yang masih menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling terpercaya meski lembaga antirasuah itu dinilai sedang dilemahkan lewat berbagai upaya termasuk revisi UU KPK. Diberitakan Antaranews,

LSI Denny JA merilis hasil survei menurunnya tingkat kepercayaan publil terhadap lembaga negara dan sosial sebagai efek kontestasi Pilpres 2019 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, Rabu kemarin. Baca juga: KPK Belum Buka Penyidikan Baru Setelah UU KPK Hasil Revisi Berlaku Hasil survei tersebut menunjukkan angka kepercayaan publik terhadap KPK turun. Pada Juli 2018, angka kepercayaan publik terhadap KPK berada di angka 89 persen dan turun menjadi 85,7 perden pada September 2019. Selain KPK, angka kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga lainnya seperti TNI, Polri, DPR, DPD, KPU, dan MK juga ikut turun. Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan, hasil survei tersebut baru sebatas potret atas efek terhadap suatu peristiwa yakni kontestasi pilpres dan pilkada, atau belum bisa dikatakan sebagai tren.



Terkait
Polemik Desil Memanas, Kemensos dan BPS Buka Data Bersama CELIOS
Polemik Desil Memanas, Kemensos dan BPS Buka Data Bersama CELIOS
Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla, Riau Jadi Wilayah
Mulai 1 Agustus 2026, Instansi Bisa Usulkan Pemberhenti
Sekolah Rakyat Jenjang SD Sepi Peminat, DPR Minta Pemer
Lainnya
Pertamina dorong pengembangan ekonomi kreatif di Padang
Pertamina dorong pengembangan ekonomi kreatif di Padang
Alat Kelengkapan DPRD Kepri Disahkan
Siswa Mengenal Nusantara Dibekali Sejarah Perkeretaapia
Berkunjung ke Riau, Meneristekdikti Berharap Kelapa Saw
Budaya
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
69 TAHUN RIAU: KETIKA KEMAJUAN HARUS BERNAFAS MELAYU
Bandar Jaya Beraksi: Harmoni Tari dan Gendang Satukan B
Mengulik Sejarah Suku Tanjung dari Sumatera Barat
Fokus Redaksi
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
Pria Diduga Terjun dari Jembatan Rantau Berangin, Tim G
Kasus Tanah Warisan Kampar, Kuasa Hukum Minta Penyidik
Hukum
Polisi Temukan Vape Etomidate Bekas Pakai di Apartemen Jule
Polisi Temukan Vape Etomidate Bekas Pakai di Apartemen Jule
Pejabat Bea Cukai Akui Terima Rp1 Miliar per Bulan dari
Hendry Munief Soroti Abrasi dan Privatisasi Pulau: Haru
Kriminal
Polri Selidiki Pengusaha RI, 34 Lembar Uang Palsu Dolar Singapura Disorot
Polri Selidiki Pengusaha RI, 34 Lembar Uang Palsu Dolar Singapura Disorot
Aisar Khaled Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Dugaan Pen
Polda Riau Tetapkan 55 Tersangka Karhutla, Luas Lahan T
Politik
PKS Buka Suara soal Wacana Syarat Capres Minimal Dua Fraksi
PKS Buka Suara soal Wacana Syarat Capres Minimal Dua Fraksi
PDIP Respons Wacana Capres Minimal Didukung Dua Fraksi
Zulhas Tak Mau Nyapres 2029, PAN Tegaskan Tetap Dukung
Pendidikan
Bupati Kampar Tekankan Mutu Pendidikan, Korwil Diminta Perkuat Pengawasan
Bupati Kampar Tekankan Mutu Pendidikan, Korwil Diminta Perkuat Pengawasan
Kualitas Udara Pekanbaru Memburuk, PJJ Siswa Diperpanja
Kemenag Batasi Penggunaan Gawai di Sekolah, Siswa Tak B
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket