Prabowo Lanjutkan Insentif Ekonomi 2027, Magang hingga PPh 21 Diperluas

Kanama
Rabu, 30 September 2026 20:25:25

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pemerintah menyiapkan kelanjutan sejumlah program ekonomi dan ketenagakerjaan pada 2027. Kebijakan tersebut mencakup Program Magang Nasional, pelatihan vokasi, insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, hingga berbagai fasilitas untuk pekerja dan sektor perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar sejumlah program yang berjalan pada 2026 dapat diteruskan dan diperluas pada tahun berikutnya.

“Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027,” kata Airlangga setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/09/2026).

Baca: Suahasil Rombak 5 Pejabat Kemenkeu, Sekjen Era Purbaya Diganti

Salah satu program yang akan dilanjutkan adalah Program Magang yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat menjangkau 150 ribu peserta pada 2027.

Selain itu, program vokasi juga tetap dilanjutkan dengan sasaran sekitar 300 ribu peserta.

Baca: Kapolri Minta MUI Pusat Kaji Fatwa Haram Vape, Waspadai Modus Baru Peredaran Narkoba Cair

Insentif PPh 21 Diperluas

Pemerintah juga menyiapkan kelanjutan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.

Pada 2027, cakupan penerima direncanakan lebih luas dibandingkan kebijakan 2026. Jika sebelumnya menyasar pekerja pada sektor padat karya dan pariwisata, pemerintah berencana memperluasnya ke seluruh sektor.

Baca: Malam Tadi Gunung Marapi Erupsi Lagi, Hujan Abu Guyur Bukittinggi dan Agam

“Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7 setengah juta pekerja,” imbuh Airlangga.

Airlangga menjelaskan perluasan tersebut ditujukan bagi pekerja di seluruh sektor dengan batas penghasilan di bawah Rp10 juta.

Baca: Indonesia Hormati Grasi Presiden Filipina untuk Mary Jane Veloso

“Kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah Rp10 juta,” terang Airlangga.

Dengan skema tersebut, pemerintah memperkirakan sekitar 7,5 juta pekerja dapat menjadi sasaran insentif PPh 21 pada 2027. Namun, aturan teknis mengenai pelaksanaan dan persyaratan penerima masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

PTKP dan Insentif Perumahan

Baca: Mentan Amran Copot 14 Pejabat Kementan, Dugaan Penyimpangan Uang Miliaran Diperiksa

Selain PPh 21, pemerintah juga membahas penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP akan dikaji dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi.

Di sektor perumahan, fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga direncanakan berlanjut pada 2027.

Baca: Menteri LH Dorong Istilah Pemulung Diubah Jadi Pekerja Pemilah Sampah

Airlangga menyebut fasilitas tersebut mencakup pembelian rumah hingga Rp2 miliar. Sementara untuk rumah dengan nilai hingga Rp5 miliar, fasilitas pajak diberikan dengan dasar nilai maksimal Rp2 miliar.

Perlindungan Pekerja Ikut Disiapkan

Pemerintah turut mematangkan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Baca: 10,67 Juta Orang Berebut Kerja, Pakar UGM Dorong Pendidikan Direvitalisasi

Salah satu yang dibahas adalah penyesuaian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Besaran manfaat akan disesuaikan berdasarkan kelompok tingkat penghasilan pekerja dan diberikan selama enam bulan.

Untuk pekerja dengan upah sekitar Rp2,3 juta, pemerintah membahas skema manfaat sebesar Rp2,3 juta selama enam bulan. Sementara pekerja dengan penghasilan lebih tinggi akan masuk dalam kelompok manfaat yang berbeda sesuai ketentuan yang sedang dimatangkan.

Baca: Jawa Tengah Berpeluang Raup Insentif Fiskal Usai Dijajaki Jadi Mitra Strategis IKN

Pemerintah juga membahas kelanjutan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Airlangga mengatakan kebutuhan anggaran untuk berbagai program tersebut masih dalam proses penyisiran oleh Kementerian Keuangan. Nilai yang tengah dibahas berada di kisaran Rp31 triliun untuk program 2027.

Dengan demikian, sejumlah stimulus yang telah diterapkan pada 2026 akan menjadi bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah pada 2027, dengan beberapa program mendapatkan perluasan sasaran maupun penyesuaian skema. (SM)



Terkait
MBG Dipercepat, Zulhas Prioritaskan Pesantren dan Wilayah 3T pada Tahap Awal
MBG Dipercepat, Zulhas Prioritaskan Pesantren dan Wilayah 3T pada Tahap Awal
9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026, Pukat
Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Dr. Syahrul Aidi Keca
Kadin: MBG Berpotensi Kerek Pertumbuhan PDB hingga 3,5
Lainnya
Resmi Dilaunching Secara Online, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Riau Akan Belajar 2 Bulan
Resmi Dilaunching Secara Online, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Riau Akan Belajar 2 Bulan
Anggaran pengawasan pilkada Dharmasraya Rp8,9 miliar
Ombudsman buka layanan pengaduan di Transmart Padang
Pemerintahan Jokowi Kembali Tambah Kuota Impor Jagung,
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan
Nasional
Gus Alex Ungkap Tambahan 20 Ribu Kuota Haji Disebut Kompensasi Dukungan ke Arab Saudi
Gus Alex Ungkap Tambahan 20 Ribu Kuota Haji Disebut Kompensasi Dukungan ke Arab Saudi
Dasco Fasilitasi Aspirasi Buruh, 64 Pekerja Krakatau St
Aturan Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK, Pemoh
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Hukum
Dugaan Makar Libatkan Listyo Sigit Cs Naik Penyidikan, Polri Dalami Bukti
Dugaan Makar Libatkan Listyo Sigit Cs Naik Penyidikan, Polri Dalami Bukti
Empat Jam Diburu Polisi, Dua Terduga Pelaku Tambang Ema
Hasto PDIP Sebut Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Listyo
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Daerah
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
PT Musim Mas Kerahkan Tim dan Peralatan Perkuat Penanganan Karhutla di Kerumutan Pelalawan
Bupati Kampar Pastikan Bara Karhutla di Rimbo Panjang B
Hadirkan Koh Dennis Lim, Jambore BKPRMI Riau 2026 Usung