10,67 Juta Orang Berebut Kerja, Pakar UGM Dorong Pendidikan Direvitalisasi
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Persaingan mendapatkan pekerjaan di Indonesia semakin ketat. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Sartono, mencatat sedikitnya 10,67 juta orang berada dalam persaingan mencari pekerjaan. Sabtu (08/08/2026).
Angka tersebut merupakan gabungan antara pencari kerja baru dari lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan jumlah pengangguran yang masih ada.
Agus menjelaskan, setiap tahun Indonesia menghasilkan sekitar 3,5 juta lulusan SLTA, baik SMA, SMK, MA maupun sederajat. Dari jumlah tersebut, sekitar 2 juta orang dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Baca: Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Suyudi Turut Mendampingi
Sementara sekitar 1,5 juta lulusan SLTA lainnya langsung masuk ke pasar tenaga kerja. Pada saat yang sama, terdapat sekitar 1,95 juta lulusan perguruan tinggi dari jenjang diploma hingga magister yang juga mulai mencari pekerjaan.
Berdasarkan data Sakernas BPS Mei 2026, jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,22 juta orang.
Baca: Kapolri Larang Polisi Gunakan Vape, Pelanggar Terancam Sanksi Disiplin hingga Pidana
"Sehingga secara total terdapat setidaknya 3,45 juta pencari kerja baru. Ditambah dengan angka pengangguran sekitar 7,22 juta, terdapat setidaknya 10,67 juta pencari kerja," kata Agus.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
"Di sinilah tantangan riil bagi pemerintah agar menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga penciptaan kesempatan kerja meningkat," imbuhnya.
Baca: Perpres Ojol Resmi Terbit, Potongan Aplikator Maksimal 8 Persen dan Jaminan Sosial Diatur
Persaingan Kerja Makin Ketat
Agus menilai tingginya jumlah lulusan baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahun membuat persaingan memperoleh pekerjaan semakin berat. Kondisi tersebut terlihat dari tingginya jumlah peserta dalam berbagai kegiatan rekrutmen dan bursa kerja.
Baca: Komjen Herry Heryawan Resmi Jadi Kabaharkam Polri, Tegaskan Amanah dan Pengabdian
"Tidak heran di setiap kesempatan perekrutan kerja atau job fair selalu membludak peminatnya," ujarnya.
Persaingan tersebut juga dapat mendorong lulusan perguruan tinggi mengambil pekerjaan yang berada di bawah tingkat kualifikasinya. Langkah itu dilakukan sebagian pencari kerja agar tetap memiliki penghasilan dan tidak menganggur.
Menurut Agus, kondisi tersebut berpotensi menekan tingkat pendapatan pekerja karena seseorang dengan pendidikan lebih tinggi harus bersaing pada pekerjaan yang semestinya dapat diisi lulusan pendidikan menengah.
Baca: Hunian Mewah Lapas Cibinong Dibongkar, Rieke Minta Bukti Fisik Diamankan
"Bayangkan, dengan menurunnya level akibat kurangnya kesempatan kerja, gaji yang diterima hanya cukup untuk bertahan dan tidak sempat menabung. Termasuk untuk memenuhi kewajiban pembayaran BPJS saja, masih banyak yang tidak mampu," imbuh Agus.
Ia juga mengingatkan persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang pembiayaan pinjaman online legal mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026 atau tumbuh 25,88 persen secara tahunan.
Baca: Peringati Hari Ozon Sedunia, Lampu Sejumlah Jalan dan Ikon Jakarta Dipadamkan
"Ini merupakan peringatan serius betapa bahayanya jika konsumsi dibiayai dengan utang," lanjutnya.
Pendidikan Perlu Lebih Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja
Agus mendorong pemerintah melakukan revitalisasi pendidikan agar lulusan tidak sekadar memperoleh ijazah, tetapi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Baca: Minta Masukan atas RUU Daerah Kepulauan, Hendry Munief: Harus Sesuai Aspirasi Daerah
Menurut dia, penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh. Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses, kualitas, serta relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.
Baca: Survei Poltracking: Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Turun Jadi 55,1 Persen
Program seperti Prakerja dan magang juga dinilai dapat membantu mempersempit kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan perusahaan.
"Pemerintah kala itu juga membuat rencana pembangunan politeknik di berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Tujuannya, selain mencetak tenaga kerja level menengah yang siap kerja, juga membekali calon entrepreneur muda," terang Agus.
Ia menilai pengembangan politeknik di kawasan industri perlu kembali diperkuat. Pendidikan vokasi, kata dia, tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan pekerja terampil, tetapi juga dapat menjadi sarana mencetak wirausaha baru.
Baca: DPR Tetapkan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI Periode 2026-2031
Dengan semakin banyak lulusan yang memiliki keterampilan praktis dan kemampuan berwirausaha, peluang menciptakan lapangan pekerjaan baru diharapkan ikut meningkat.
Industrialisasi Dinilai Penting
Baca: Pakar Usul Nama RUU Perampasan Aset Diubah, DPR Diminta Perkuat Perlindungan Hak Rakyat
Selain membenahi sistem pendidikan, Agus menilai pemerintah perlu mempercepat industrialisasi. Menurutnya, peningkatan kapasitas industri akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
"(Pemerintah perlu) memanfaatkan momentum Keputusan MK terkait anggaran fungsi pendidikan, saatnya melihat kembali kebijakan lama yang belum tuntas dilaksanakan," ungkap Agus.
Di tingkat perguruan tinggi, pembenahan kualitas pendidikan juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan riset dan inovasi. Perguruan tinggi dinilai harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai perkembangan kebutuhan industri.
Baca: Polda Metro Sebut Jakarta Tetap Aman, Aktivitas Warga Berjalan Normal
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah lulusan, tetapi juga dari seberapa cepat mereka dapat memasuki dunia kerja.
"Apa pun jenjang dan jenis pendidikannya, bottom line-nya adalah "kebekerjaan" lulusan atau dalam istilah yang lebih halus, waiting time lulusan agar tidak justru menambah pengangguran," pungkasnya. (SM)
