Gaji dan Tunjangan Guru Diminta Naik Usai Pemerintah Tingkatkan Tukin Prajurit TNI
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Ia menilai kebijakan tersebut patut diapresiasi, namun berharap pemerintah juga segera meningkatkan gaji dan tunjangan para guru di Indonesia. Selasa (04/08/2026).
Menurut Lalu Hadrian, kenaikan tukin bagi TNI merupakan keputusan yang telah melalui berbagai pertimbangan dan kajian pemerintah. Meski demikian, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dinilai tidak boleh diabaikan, mengingat masih banyak guru yang menghadapi keterbatasan ekonomi dalam menjalankan tugasnya.
"Kenaikan tukin TNI tentu sudah melalui kajian yang mendalam. Kami tidak mempersoalkan kebijakan itu. Tetapi kami juga berharap gaji maupun tunjangan guru segera dinaikkan, karena masih banyak guru yang hidup dalam keterbatasan ekonomi," kata Lalu Hadrian.
Baca: Mendagri Tito Larang Kepala Daerah Buka Lahan dengan Cara Membakar
Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi bagian dari agenda prioritas nasional. Menurutnya, profesi guru memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sehingga layak memperoleh penghargaan melalui peningkatan penghasilan.
"Guru adalah pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar memenuhi hak mereka, tetapi merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa," ujarnya.
Baca: Mendagri Siapkan Tiga Skema Solusi Atasi Krisis Gaji Pegawai Pemda dan PPPK
Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru di Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut peningkatan gaji dan tunjangan guru menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional.
"Kalau kita melihat negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam, kesejahteraan guru mereka jauh lebih baik dibandingkan guru-guru kita di Indonesia. Karena itu Komisi X berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru, baik gaji maupun tunjangan," tegasnya.
Menurut Lalu Hadrian, kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan para tenaga pendidik. Ia menilai negara-negara yang sukses membangun sistem pendidikan selalu memberikan penghargaan tinggi kepada guru, termasuk melalui jaminan kesejahteraan yang memadai.
Baca: Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Program MBG Capai Rp10,5 Triliun per Tahun
Selain itu, ia berpandangan pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran pendidikan yang selama ini menjadi salah satu pos terbesar dalam APBN diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan para pendidik, bukan hanya terserap pada pembangunan infrastruktur maupun program administratif.
Lalu Hadrian juga optimistis Presiden memiliki komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan guru. Namun, menurutnya, diperlukan langkah lanjutan berupa penyusunan regulasi dan payung hukum agar kebijakan tersebut dapat segera direalisasikan.
Baca: Kemensos Gandeng ICW Kawal Sekolah Rakyat, Perkuat Pengawasan Cegah Korupsi
"Presiden sebenarnya sudah punya arah ke sana. Tinggal sekarang regulasi ini oleh kementerian teknis disiapkan, sementara Kementerian Keuangan juga harus melihat komponen regulasi yang menjadi payung hukum untuk peningkatan kesejahteraan guru," katanya. (SM)
