Mendagri Siapkan Tiga Skema Solusi Atasi Krisis Gaji Pegawai Pemda dan PPPK
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan tiga langkah strategis untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kendala dalam membayar gaji aparatur, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rabu (05/08/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Menurutnya, solusi yang disiapkan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan efisiensi anggaran daerah sebelum adanya tambahan dukungan dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, Tito juga meluruskan informasi yang beredar terkait anggapan dirinya menolak usulan penambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai.
Baca: Kejagung Ungkap Dugaan Pemborosan Program MBG Capai Rp10,5 Triliun per Tahun
"Tolong di media jangan sampai apa istilahnya ada yang memberitakan salah [dengan judul] 'Mendagri menolak usulan tambahan TKD daerah, titik dua, jangan mau dibohongi oleh staf', nggak gitu yang saya sampaikan," ujar Tito.
Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti Konferensi Pers Pemerintah mengenai Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Program Prioritas serta Percepatan Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Jakarta.
Baca: Prabowo Resmi Lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN, Gantikan Nanik Deyang
Efisiensi Jadi Langkah Pertama
Langkah awal yang ditempuh Kemendagri adalah meminta seluruh pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja. Berdasarkan hasil evaluasi tim Kemendagri di berbagai daerah, masih terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai dapat dihemat, seperti biaya perjalanan dinas, honorarium rapat, hingga belanja operasional lainnya.
Tito mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lahat yang mampu menghemat anggaran hingga Rp400 miliar melalui penataan belanja daerah.
Baca: DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Sepelekan ASN, Reformasi Birokrasi Harus Berbasis Kinerja
"Nah itu yang saya minta, kerjakan dulu itu (efisiensi). Jangan tahu-tahu minta aja langsung tambahan DAU (Dana Alokasi Umum)."
"No. Kerjakan dulu efisiensi dan kami akan turunkan tim."
Baca: Mulai 1 Agustus 2026, Instansi Bisa Usulkan Pemberhentian PNS, PPPK, dan P3K Paruh Waktu
Kawal Penyaluran Dana Bagi Hasil
Apabila hasil evaluasi menunjukkan daerah masih mengalami kesulitan, Kemendagri akan menurunkan tim untuk melakukan pendalaman. Bagi daerah yang memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) namun belum diterima, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar pencairannya dipercepat.
Menurut Tito, pencairan DBH tersebut dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai tanpa harus menambah alokasi anggaran baru.
Baca: Evaluasi MBG Difokuskan pada Validasi Penerima Manfaat dan Insentif SPPG yang Lebih Adil
"Kita akan sampaikan ke Menteri Keuangan, tolong dong bayarin yang itu. Karena itu buat belanja pegawai. Begitu dibayar, dia sudah cukup, selesai masalah."
DAU Tambahan untuk Daerah yang Masih Kekurangan
Baca: Dugaan Kebocoran Informasi OTT Langkat dan Kuansing, KPK Siapkan Evaluasi Menyeluruh
Langkah terakhir disiapkan bagi daerah yang telah melakukan efisiensi, namun tetap mengalami kekurangan anggaran dan tidak memiliki Dana Bagi Hasil yang memadai.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan pemberian tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai solusi agar pembayaran gaji pegawai tetap dapat berjalan.
Kemendagri mencatat terdapat sekitar 79 pemerintah daerah yang masuk dalam kategori membutuhkan dukungan tersebut.
Baca: Dana Transfer Daerah Berpeluang Ditambah, Pemerintah Siapkan Solusi Pembayaran Gaji PPPK
"Nah ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah, nggak cukup. DBH enggak ada atau ada DBH tapi enggak cukup bayar belanja pegawai dari jalan lain."
"Ini harus top up dari Menteri Keuangan," pungkasnya. (SM)
