Survei Poltracking: Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Turun Jadi 55,1 Persen

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengalami penurunan. Hasil survei terbaru Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik berada di angka 55,1 persen pada Agustus 2026.

Angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan sejumlah survei sebelumnya. Pada saat yang sama, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada di level 63,2 persen. Senin (31/08/2026).

Survei nasional Poltracking Indonesia dilakukan pada 14-20 Agustus 2026. Penelitian menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi.

Baca: Abu Anak Krakatau Meluas, 6 Bandara Ditutup Termasuk Husein Sastranegara

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil tersebut digunakan Poltracking untuk membaca evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2026.

Kepuasan Pemerintah Terus Menurun

Baca: Polri Tetapkan 72 Tersangka Karhutla, Riau Jadi Wilayah dengan Kasus Terbanyak

Poltracking mencatat tren kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran terus bergerak turun dalam beberapa periode survei.

Kepuasan publik yang pada Oktober 2025 masih mencapai 78,1 persen, kemudian turun menjadi 74,1 persen pada Maret 2026. Angka tersebut kembali menurun pada survei berikutnya hingga mencapai 55,1 persen pada Agustus 2026.

Menurut Poltracking, kondisi tersebut tidak berarti pemerintah kehilangan seluruh modal dukungan masyarakat. Tingkat kepercayaan yang masih mencapai 63,2 persen dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kinerja.

Baca: KRL Duri-Tangerang Terganggu, Motor Tertemper di Rawa Buaya Picu Keterlambatan

Ekonomi Jadi Perhatian Utama

Salah satu persoalan yang paling banyak disoroti masyarakat berkaitan dengan kondisi ekonomi rumah tangga.

Baca: DPR Tetapkan Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI Periode 2026-2031

Sebanyak 57,1 persen responden menilai kondisi ekonomi dan keuangan rumah tangga saat ini baik. Namun, 34,1 persen lainnya menyatakan kondisi tersebut tidak baik.

Tekanan terhadap daya beli juga terlihat dari pengeluaran rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen masyarakat mengaku pengeluaran mereka saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, 55,6 persen responden menilai harga kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau. Mahalnya harga kebutuhan pokok bahkan menjadi persoalan utama yang paling banyak disebut masyarakat, dengan angka 44,3 persen.

Baca: APBN Dipastikan Biayai Sekolah Rakyat, Purbaya Tegaskan Dukungan Penuh Program Prabowo

Persoalan lapangan kerja juga menjadi salah satu aspek yang dinilai belum optimal ditangani pemerintah.

Program Pemerintah Ikut Disorot

Baca: Tifatul Sembiring Dorong Pengembangan Ekonomi Utara, Singgung Ketimpangan Destinasi dan Industri

Program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) turut menjadi perhatian dalam survei tersebut.

Poltracking mencatat 49,2 persen masyarakat menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan MBG. Sementara itu, 55,6 persen responden mengaku tidak yakin KDMP mampu menjadi penggerak kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Temuan tersebut menunjukkan pemerintah masih perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi program prioritas agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.

Baca: Utang Rp2,8 Triliun, Aset Perusahaan Udang Kaesang Tak Menutupi Liabilitas

Kinerja Kabinet dan Penegakan Hukum

Selain program pemerintah, kinerja jajaran kabinet juga menjadi sorotan publik. Sebanyak 51,9 persen responden menilai pemerintahan Prabowo perlu melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Sebaliknya, 27,9 persen menilai reshuffle tidak diperlukan.

Baca: Mendikdasmen Tegaskan MBG Hanya untuk Siswa yang Membutuhkan, Pelibatan Kantin Masih Dikaji

Di sektor hukum, tingkat kepuasan masyarakat juga relatif rendah. Kepuasan terhadap penegakan hukum tercatat 44,8 persen, sedangkan pemberantasan korupsi berada di angka 46,6 persen.

Poltracking menilai persoalan tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk memperkuat konsistensi penegakan hukum sekaligus meningkatkan efektivitas kerja kabinet.

Lima Faktor Pemicu Penurunan Kepuasan

Baca: Anggota DPR Usulkan Pelatihan Calon Manajer Kopdes Tetap Berjalan Tanpa Latsarmil

Poltracking mengidentifikasi lima faktor yang dinilai ikut mendorong turunnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Faktor tersebut meliputi tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli, persoalan implementasi program prioritas, kinerja serta komunikasi kabinet, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta persoalan checks and balances dan persepsi mengenai hubungan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran.

Baca: Masyarakat Kampar Jakarta Gelar Halal Bi Halal, Pererat Silaturahmi dan Bahas Pembangunan Daerah

Poltracking juga mencatat persepsi mengenai stabilitas politik masih menjadi perhatian. Sebanyak 51,9 persen masyarakat menilai stabilitas politik berada dalam kondisi yang perlu mendapat perhatian.

Dengan tingkat kepercayaan yang masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan, pemerintah dinilai memiliki kesempatan untuk membalikkan tren tersebut melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan ekonomi, evaluasi program prioritas, peningkatan kinerja kabinet, penguatan penegakan hukum, serta perbaikan komunikasi politik. (SM)