UU Reforma Agraria Disahkan DPR, Aturan Baru Penguasaan Tanah
KANALSUMATERA.com - Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/09/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Sebelum pengambilan keputusan, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Reforma Agraria. Pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan rancangan tersebut menjadi undang-undang.
Baca: Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Dugaan Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Mengarah ke Makar
"Sekarang kami akan menanyakan kepada fraksi-fraksi apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Dasco.
Peserta rapat kemudian menjawab, "Setuju."
Baca: MK Tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Capres-Cawapres, Ini Alasannya
Pengesahan ini menjadi tahap penting dalam pembentukan kerangka hukum reforma agraria yang mengatur persoalan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber agraria.
Sebelumnya, Baleg DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU Pengaturan Reforma Agraria dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Baleg pada Senin (21/9/2026).
Dalam pembahasan tingkat pertama, pemerintah menyerahkan 596 daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk dibahas bersama DPR. Sejumlah substansi kemudian dimasukkan dalam rancangan aturan tersebut.
Baca: Wagub Sumbar Desak Usut Penanaman Sawit di Bekas Karhutla Dharmasraya
Atur Penyelesaian Konflik Agraria
Salah satu bagian penting dalam RUU Reforma Agraria berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria. Aturan tersebut mengatur mekanisme penyelesaian konflik dengan mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum, serta pemulihan hak masyarakat.
Baca: Prabowo Reshuffle Kabinet, Bahlil hingga Listyo Sigit Dapat Jabatan Strategis Baru
RUU juga mengatur pemulihan hak atas tanah dan redistribusi tanah sebagai instrumen penataan aset. Mekanismenya mencakup pengembalian tanah kepada pihak yang berhak atau pemberian tanah pengganti apabila pengembalian tidak memungkinkan.
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria melalui penataan akses, pemberdayaan ekonomi, pembangunan wilayah, serta kemitraan.
Kelompok Prioritas Reforma Agraria
Baca: Peringatan Keamanan Arab Saudi Meningkat, Begini Kondisi Umrah Jemaah Indonesia
Dalam pengaturan mengenai subjek reforma agraria, rancangan tersebut mencakup sejumlah kelompok yang diprioritaskan, antara lain petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.
Lokasi prioritas reforma agraria juga diatur, termasuk wilayah yang memiliki persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absentee, maupun penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum.
Baca: Danantara Pangkas 874 Perusahaan BUMN, Tinggal 200 hingga Akhir 2026
Lembaga Reforma Agraria di Bawah Presiden
RUU tersebut juga memperkuat kelembagaan reforma agraria dengan mengatur pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian konflik agraria. Sebelumnya, Baleg juga mengungkap rencana pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sebagai bagian dari penguatan kelembagaan reforma agraria.
Baca: BGN Perketat Pengawasan Dapur MBG, CCTV Terhubung Pusat dan Cek Kesehatan Wajib
Selain lembaga penyelenggara, aturan tersebut memuat pengawasan untuk mendukung transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan reforma agraria.
Perkuat Pencegahan Konflik dan Data Agraria
Baca: Tunjangan Profesi Guru Kemenag Melonjak 700 Persen, Menag Sebut Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
RUU Reforma Agraria turut mengatur pencegahan konflik baru, perlindungan terhadap subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, pelapor, saksi, serta pihak yang mempertahankan hak atas tanah.
Pengaturan lainnya mencakup penataan, pengendalian, dan pembatasan penguasaan serta pemilikan tanah untuk mencegah konsentrasi dan rekonsentrasi tanah.
Sistem data, pelaporan, dan akuntabilitas reforma agraria juga diperkuat melalui integrasi data hasil penyelesaian konflik dan pelaksanaan reforma agraria.
Baca: Syahrul Aidi Apresiasi Putusan MK Soal Kuota Internet, Tegaskan Hak Konsumen Harus Dilindungi
Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, ketentuan mengenai reforma agraria kini memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif, mencakup penataan aset, penataan akses, penyelesaian konflik, redistribusi tanah, hingga pemberdayaan masyarakat. (SM)
