Hendry Munief Paparkan Urgensi Regulasi Khusus untuk Daerah Kepulauan Indonesia
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, memaparkan pentingnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Daerah Kepulauan DPR RI sebagai langkah strategis untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan yang selama ini menghadapi berbagai tantangan berbeda dibandingkan daerah daratan. Senin (06/07/2026)
Hendry Munief menjelaskan, pembentukan Pansus Daerah Kepulauan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPR RI. Kehadiran pansus ini dilandasi kesadaran bahwa daerah kepulauan memiliki karakteristik geografis, ekonomi, serta pelayanan publik yang membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus.
Baca: Syahrul Aidi Maazat Kecam Penghadangan UAS di Kutai Barat, Minta Aparat Lindungi Tokoh Agama
Menurutnya, tujuan utama Pansus adalah mengkaji kebutuhan regulasi yang mampu memberikan keadilan pembangunan bagi daerah kepulauan. Selain itu, Pansus juga berupaya mendorong pemerataan pembangunan dengan mengidentifikasi berbagai persoalan strategis, mulai dari konektivitas antar pulau, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan.
Hendry menambahkan, Pansus juga menghimpun berbagai aspirasi dari pemerintah daerah sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada kebutuhan daerah kepulauan.
Baca: Dugaan Kebocoran Informasi OTT Langkat dan Kuansing, KPK Siapkan Evaluasi Menyeluruh
Dalam pelaksanaannya, Pansus Daerah Kepulauan menargetkan sejumlah output strategis. Di antaranya menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat terkait penguatan pembangunan daerah kepulauan, menghasilkan naskah akademik dan/atau rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur daerah kepulauan, serta menyusun peta permasalahan dan kebutuhan prioritas sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional.
"Melalui Pansus ini diharapkan lahir strategi pembangunan yang berbasis pada karakteristik wilayah kepulauan sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih merata, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah kepulauan Indonesia," jelas Hendry Munief. (SM)
