Aturan Pensiun Presiden dan Wapres Digugat ke MK, Pemohon Soroti Keadilan Uang Negara
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Ketentuan pemberian uang pensiun kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (17/11/2026).
Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden itu dinilai masih menyisakan persoalan hukum.
Gugatan tersebut diajukan tiga warga negara, yakni I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Permohonan mereka telah diregistrasi MK dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.
Baca: Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Suyudi Turut Mendampingi
Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978. Pasal tersebut mengatur hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Para pemohon menilai aturan tersebut belum memberikan batasan hukum yang jelas mengenai kondisi seorang Presiden atau Wakil Presiden yang dapat dinyatakan berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
Baca: Fadli Zon Dorong Indonesia Jadi Pusat Kebudayaan Dunia, Kekayaan Nusantara Jadi Modal Utama
Persoalan yang disoroti adalah kemungkinan pemberian hak pensiun tetap berlaku ketika seorang mantan pemimpin negara memiliki persoalan serius terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
Dalam berkas permohonannya, para pemohon menyebut:
“Ketentuan ini menyerahkan kepastian hak keuangan atau administratif dan pensiun negara kepada keputusan diskresi politik akibat ketiadaan rumusan eksplisit oleh MPR dalam hal hendak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden secara tidak dengan hormat.”
Baca: Polemik Desil Memanas, Kemensos dan BPS Buka Data Bersama CELIOS
Menurut para pemohon, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas politik dalam menentukan status pemberhentian seorang Presiden maupun Wakil Presiden.
Mereka juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Baca: Prabowo ke Rusia, Putin Beri Kehormatan Khusus di Eastern Economic Forum
Usulkan Pembatasan Hak Pensiun Mantan Presiden dan Wapres
Dalam petitum atau tuntutan permohonannya, ketiga pemohon meminta MK memberikan penegasan terhadap ketentuan pemberian pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Mereka mengusulkan agar hak pensiun diberikan kepada mantan Presiden atau Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau diberhentikan karena alasan yang bukan merupakan pelanggaran serius.
Baca: Usai Dapat Amnesti Prabowo, Gus Nur Gugat Negara Rp3,4 Miliar, Jokowi Terancam Digugat
Sebaliknya, hak pensiun diusulkan tidak diberikan apabila seorang Presiden atau Wakil Presiden diberhentikan secara tidak hormat karena terbukti melakukan perbuatan tercela, melanggar sumpah atau janji jabatan, maupun melakukan tindak pidana tertentu.
Dalam usulan tersebut, pemohon juga menyoroti tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan dan ancaman pidana minimal dua tahun penjara.
Baca: HUT RI ke-81, Polri Kirim 44 Truk Bantuan untuk Korban Gempa Flores
MK Diminta Memberikan Kepastian Hukum
Gugatan ini kembali membuka perdebatan mengenai pemberian fasilitas keuangan negara kepada mantan pejabat tertinggi di Indonesia.
Para pemohon berpandangan bahwa pemberian uang pensiun harus memiliki landasan hukum yang jelas dan mempertimbangkan status pemberhentian seorang pejabat negara.
Baca: Pajak Marketplace Ditunda, Ekonom: UMKM Bisa Bernapas Jaga Arus Kas
Pasalnya, hak pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari keuangan negara sehingga ketentuannya dinilai harus memenuhi prinsip kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Kini, permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baca: DPR Soroti Temuan 995 Senjata di Sekolah, Desak Pengawasan Keamanan Pendidikan Diperketat
Putusan MK nantinya akan menentukan apakah ketentuan pemberian pensiun dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tetap berlaku sebagaimana rumusan saat ini atau memerlukan pemaknaan baru.
Gugatan tersebut sekaligus menjadi perhatian terhadap bagaimana negara mengatur hak keuangan mantan kepala negara dan wakil kepala negara setelah mengakhiri masa jabatannya. (SM)
