Jawa Tengah Berpeluang Raup Insentif Fiskal Usai Dijajaki Jadi Mitra Strategis IKN
KANALSUMATERA.com - NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah apabila resmi menjalin kemitraan dalam mendukung pembangunan ibu kota baru. Tawaran tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan antara Otorita IKN dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Kantor Otorita IKN, Kamis (06/08/2026).
Pertemuan yang dipimpin Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta para bupati dan wakil bupati se-Jawa Tengah itu membahas berbagai potensi sinergi, mulai dari peluang investasi hingga penguatan kerja sama lintas sektor untuk mendukung percepatan pembangunan IKN.
Basuki menegaskan, Otorita IKN terus memberikan ruang bagi daerah yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan Nusantara. Menurutnya, kemitraan dengan pemerintah daerah akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, termasuk peluang memperoleh insentif fiskal.
Baca: Komnas HAM Audit Polri, Rapor Penegakan HAM Diumumkan Akhir 2026
"Kami selalu melayani investor yang masuk. Apabila Jawa Tengah menjadi mitra Otorita IKN nantinya akan ada insentif fiskal," kata Basuki.
Ia menjelaskan, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan dukungan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan berbagai daerah agar tercipta ekosistem pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Baca: Demo 27 Agustus di DPR Mulai Padat, Jalan Gatot Subroto Ditutup dan Polisi Perketat Pengamanan
Selain membuka peluang investasi, Otorita IKN juga menawarkan kerja sama di berbagai bidang strategis. Sektor yang dapat dikembangkan meliputi penyediaan barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia, ekonomi kreatif, hingga sektor pariwisata yang berpotensi mendukung pertumbuhan kawasan ibu kota baru.
Dalam kesempatan tersebut, Otorita IKN turut memaparkan perkembangan pembangunan kawasan Nusantara beserta berbagai skema pendanaan yang saat ini digunakan. Pendanaan pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, serta hibah.
Berdasarkan data yang disampaikan, nilai investasi swasta yang telah masuk ke IKN diperkirakan mencapai Rp74,54 triliun dari 67 investor. Sementara itu, proyek yang dikembangkan melalui skema KPBU memiliki nilai sekitar Rp134,22 triliun.
Baca: Orang Tua Penerima MBG Berpeluang Dapat Bedah Rumah dan Rumah Subsidi
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut positif peluang kolaborasi tersebut. Ia menilai sinergi dengan Otorita IKN sejalan dengan pendekatan pembangunan yang selama ini diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Kami membangun Jawa Tengah secara kolaboratif dengan merangkul seluruh pemangku kepentingan, termasuk media, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat," ujar Ahmad Luthfi.
Baca: HUT RI ke-81, Polri Kirim 44 Truk Bantuan untuk Korban Gempa Flores
Kunjungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama seluruh kepala daerah kabupaten dan kota di wilayah tersebut menjadi langkah awal untuk menjajaki kerja sama yang lebih luas dengan Otorita IKN. Melalui komunikasi tersebut, kedua pihak berharap dapat memperkuat investasi, memperluas kolaborasi antardaerah, serta menciptakan manfaat ekonomi yang saling menguntungkan bagi pembangunan IKN maupun kemajuan daerah. (SM)
