Komnas HAM Audit Polri, Rapor Penegakan HAM Diumumkan Akhir 2026

KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mulai melakukan audit atau penilaian terhadap institusi Polri. Penilaian tersebut difokuskan pada pemenuhan hak atas keadilan dalam seluruh proses penegakan hukum.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan audit dilakukan untuk memastikan kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan sesuai prinsip hak asasi manusia.

“Jadi agenda pertama adalah Komnas HAM saat ini dalam proses melakukan penilaian HAM atau audit hak asasi manusia terhadap institusi Polri. Terutama terkait pemenuhan hak atas keadilan,” kata Anis usai bertemu jajaran Mabes Polri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/08/2026).

Baca: Karhutla Berulang Tiap Tahun, Syahrul Aidi Dorong TNI Jalankan Operasi secara Terencana dan Terpadu

Menurut Anis, penilaian tersebut dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai tahapan proses hukum. Beberapa aspek yang diperiksa antara lain mekanisme penangkapan, akses masyarakat terhadap informasi, bantuan hukum hingga penerapan keadilan restoratif.

“Jadi sangat detail apa yang tadi kami sampaikan. Mulai dari proses penangkapan, bagaimana akses informasi, restorative justice, gitu ya,” ujarnya.

Baca: Kapolri Minta MUI Pusat Kaji Fatwa Haram Vape, Waspadai Modus Baru Peredaran Narkoba Cair

Komnas HAM Siapkan 15 Elemen Penilaian

Dalam audit terhadap Polri, Komnas HAM menggunakan 15 elemen sebagai dasar penilaian. Aspek tersebut berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat yang berhadapan dengan proses hukum.

Penilaian mencakup prinsip persamaan di hadapan hukum serta perlindungan terhadap saksi, terlapor, tersangka dan korban. Komnas HAM juga melihat akses terhadap bantuan hukum dan informasi selama proses penegakan hukum.

Baca: Prabowo Lanjutkan Insentif Ekonomi 2027, Magang hingga PPh 21 Diperluas

Selain itu, perhatian diberikan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Mekanisme penangkapan juga akan diperiksa untuk memastikan proses hukum terbebas dari penyiksaan maupun kekerasan.

“Seluruh prosedur hukum yang dilakukan kepolisian itu harus comply dengan hak asasi manusia. Dan kami sedang berproses untuk melakukan tahun ini. Tidak hanya untuk Polri, tetapi juga untuk Kejaksaan dan juga Mahkamah Agung,” kata Anis.

Baca: Syahrul Aidi Fasilitasi Kerjasama Pemprov Riau dengan Jepang: Pendidikan, Tenaga Kerja dan Investasi

Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menjelaskan, penilaian tidak hanya melihat prosedur formal yang berlaku di institusi kepolisian. Komnas HAM juga akan mengukur pelaksanaan kebijakan serta hasil yang muncul dari proses tersebut.

Penilaian menggunakan 12 indikator pokok dan sekitar 70 indikator tambahan. Tiga aspek utama yang menjadi perhatian ialah struktur, proses, serta hasil pemenuhan atau dugaan pelanggaran HAM.

“Apakah mereka memiliki kebijakan? Itu kami sebut sebagai struktur, kebijakan, dan institusi. Kemudian proses, apakah ada program? Apakah ada implementasi? Dan yang ketiga, hasil. Seperti apa pemenuhan HAM, dan atau seperti apa pelanggaran HAM, gitu,” ujar Saurlin.

Baca: HNW Tegaskan Label ‘No Pork No Lard’ Bukan Jaminan Produk Halal

Rapor Polri Bakal Dibuka ke Publik

Komnas HAM dijadwalkan mulai menggali data untuk penilaian tersebut pada September 2026. Tahap penyusunan laporan direncanakan berlangsung pada Oktober hingga November.

Baca: Guru PPPK Dapat Kepastian Status, Ketua DPD Soroti Peluang Jadi PNS 2027

Hasil akhir audit nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan skor yang akan diumumkan kepada publik pada Desember 2026. Komnas HAM juga akan melakukan survei publik untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Audit terhadap Polri merupakan bagian dari program Penilaian HAM terhadap kementerian dan lembaga negara. Pada tahun yang sama, Komnas HAM juga melakukan penilaian terhadap institusi Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

Dengan audit tersebut, Komnas HAM ingin memastikan proses penegakan hukum tidak hanya memenuhi ketentuan prosedural, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. (SM)