NKRI yang Sekarat
Radikal yang terkonsolidasi. Terpancing awalnya tuk menulis khusus tentang ini. Apatah lagi di sebut-sebut nama Riau. Tapi setelah dipikir, ya sudahlah, ini hanya isu receh yang tidak kreatif diumbam secara berkala. Mungkin dengan cara itu dia cari makan di Istana. Dan yang dikasih tau, saya rasa juga tak paham-paham nian apa yang disampaikan. Intinya, dimaklumi saja.
Awal tahun, refleksi akan eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) saya rasa menarik tuk sedikit diulas. Atau lebih tepatnya pada kata Kesatuan. Bentuk pemerintah Kesatuan yang dipilih awal-awal kemerdekaan tidak ada salahnya untuk di refleksi. Jika bicara refleksi, artinya ada keputusan final yang dikoreksi. Itu boleh dan sah-sah saja. Sebab tidak ada yang final dari hasil pemikiran manusia.
Implikasi dari bentuk pemerintah Kesatuan jelas pada kewenangan pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah. Bisajadi daerah akan diperlakukan seperti wilayah kolonial. Dan itu sudah terbaca jauh-jauh hari oleh Bung Hatta. Sang Proklamator dari tanah Sumatera ini meyakini bentuk negara Serikat lah yang paling tepat untuk sebuah negara besar yang baru lahir. Bung Karno berselisih dengan pemikiran ini.
Soekarno menerjemahkan Kesatuan itu kehendak Jakarta. Sehingga semangat pemerataan pembangunan yang diperjuangkan PRRI dijawab sebagai bentuk merongrong negara. Begitu juga dengan Soeharto. Kesatuan itu diterjemahkannya kepala pemerintahan di daerah harus orang dari pulau Jawa. Heboh lah kemudian seantero negeri saat mencuatnya perlawanan Suko tak Suko Harus Suko dalam pemilihan gubernur Riau. Tiga dekade lalu.
Baca: Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas Kasus Batu Bara, Habiburokhman:
Lalu bagaimana dalam keadaan tronjal-tronjol saat ini Indonesia menerjemahkan Kesatuan? Mungkin masa yang paling memilukan. Jangankan untuk menagih panjang lebar tentang konsep Kesatuan, dimana letak Blok Rokan yang sudah puluhan tahun memberikan minyak bumi terbaik dan terbanyak bagi negara ini saja pemimpinnya baru tahu beberapa pekan terakhir. Akan berat dia menerjemahkannya. Tapi ya sudah lah, maklumi saja. Sudah nasib negeri. Jangan lagi dia dibebani.
Namun yang pasti, mental feodal masih bersarang. Bisa jadi tambah akut. Contoh: Anggaran yang diberikan Jakarta ke daerah itu disebut sebagai Bantuan Pemerintah Pusat, Kucuran Dana Pusat dan penamaan-penamaan sejenis. Lah, memangnya kami daerah ini miskin? terutama Riau.
Kekayaan daerah lah yang diangkut tanpa henti ke Pusat. Lalu ketika dikembalikan ampasnya ke daerah malah disebut sebagai Bantuan Pemerintahan Pusat. Sakit hati saya mendengar kata-kata yang ditebalkan itu. Serta jelas sungsang logika seperti ini. Dan ampas itu pun kepala daerah harus mengemis-ngemis tuk bisa dapatkannya. Nasib badan.
Kekeliruan, atau kesengajaan salah menerjemahkan bentuk pemerintahan Kesatuan ini lah kemudian direspon daerah beberapa puluh tahun terakhir dalam bentuk perlawanan. Baik itu di wilayah paling Barat atau paling Timur. Juga Riau. Yang dulu dipelopori seorang dokter itu.
Baca: 9 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Sepanjang 2026, Pukat UGM Soroti Mandulnya Pengawasan DPRD
Jangan dikira hanya angin lalu. Setiap ditekan, atau tertekan, niscaya pantulannya juga akan kuat. Akui saja bentuk pemerintahan Kesatuan itu sudah gagal. Atau belum masanya. Meski sudah otonomi daerah, secara substansi sebenarnya tak ada yang berubah: Daerah masih saja jadi sapi perah. Kepala daerah juga tak berdaya. Kesejahteraan pada masyarakatnya tak jua singgah.
Kenapa juga dipertahankan bentuk pemerintahan Kesatuan ini jika berpuluh tahun penguasa menerjemahkannya amatiran. Perubahan bentuk pemerintahan, juga perubahan bentuk negara itu biasa saja. Sebab manusia bepikir. Pastinya mencari formasi yang paling sesuai, dan pemimpinnya punya kapasitas menjalankannya.
Jadi, sangat mungkin sekali Indonesia ini bubar jika ketidakadilan pada daerah terus dipertunjukkan. Bahkan tak perlu harus menunggu 2030 yang dihebohkan itu. Dan tak perlu juga meresponnya dengan teriak-teriak di depan teks: Indonesia tidak akan bubar! Indonesia negara kuat!, kita bukan bangsa pesimis!. Bukan seperti itu cara meresponnya bung. Tapi pikiran yang digunakan.
Negeri Paman Sam saja yang merupakan negara demokrasi terbesar di dunia, berbentuk Serikat. Mereka sadar diri dengan penduduk dan wilayah yang luas. Lalu kenapa berkeras hati juga Republik ini dengan Kesatuan?. Daripada negara ini benar-benar bubar, lebih elok Kesatuan diceraikan dari NKRI. Tabik NFRI (Negara Federal Republik Indonesia). Mungkin. Amiin.
Baca: Drone Emprit Baca Sentimen Negatif atas Penggantian Kepala BGN: Ragukan Kompetensi Nanik S Deyang
Oleh : Alwira Fanzary Indragiri
-Ketua OKP Lingkar Anak Negeri Riau (LAN-R)
-Wartawan
