Pengamat Intelijen Minta Pemerintah Waspadai Dampak Pelarangan FPI
KANALSUMATERA.com - Jakarta- Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta, meminta pemerintah mewaspadai dampak dari keputusan membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang segala kegiatannya. Sebab, menurut Stanislaus, basis massa FPI cukup kuat dan militan. Ia menyebut ada dua kemungkinan reaksi yang terjadi.
"Pertama adalah kekecewaan oleh anggota sampatisan FPI terhadap pemerintah. Basis massa yang cukup besar dan militan memungkinkan adanya aksi perlawanan," kata Stanislaus melalui keterangan tertulis pada Rabu, 30 Desember 2020. Selain itu, kata dia, simpatisan yang berasal dari kelompok lain termasuk kelompok radikal terorisme juga sangat mungkin melakukan aksi balas dendam
Sementara untuk kemungkinan kedua, adalah justru dengan tidak ada reaksi dan memilih untuk secara underground melakukan aktivitas dengan nama lain, tetapi dengan ideologi yang sama dengan FPI. Stanislaus mengatakan, hal itu sangat mungkin dilakukan seperti yang terjadi pada HTI.
Lebih lanjut, setelah bubarnya dan pelarangan kegiatan FPI, maka pemerintah diharapkan bisa terus menjalin dialog dengan berbagai komponen masyarakat termasuk tokoh dan ormas agama. "Untuk menciptakan harmonisasi dan kebhinekaan di Indonesia. Dialog harus dikedepankan sebelum adanya tindakan hukum atau aksi lainnya," kata Stanislaus.
Baca: Sosialisasi Empat Pilar di Marpoyan Damai, Hendry Munief Dorong Warga Aktif Sampaikan Aspirasi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengumumkan pelarangan kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Keputusan itu diumumkan Mahfud pada hari ini, 30 Desember 2020.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak punya legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, sejak hari ini," ujar Mahfud Md dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada, Rabu, 30 Desember 2020.
Baca: BKSAP DPR-Kemenlu Selaraskan Arah Diplomasi Indonesa dan Sinergi Parlemen dan Eksekutif
Sumber: tempo.co
