Pengamat: Pemerintah Gagal Lindungi Pekerja dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Mawardi Tombang
Jumat, 16 Oktober 2020 19:25:03

KANALSUMATERA.com - Jakarta- Pengajar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Izzati menilai, klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja disusun dengan logika hukum yang keliru.

Menurut Nabiyla, negara semestinya memberikan perlindungan bagi pekerja dalam aturan ketenagakerjaan.

Namun, lewat UU Cipta Kerja, pemerintah justru mengurangi perannya dan mengembalikan ketentuan tentang hak-hak pekerja berdasarkan kesepakatan dengan pengusaha.

"Dalam kapasitasnya sebagai penyeimbang hubungan antara pekerja dan pengusaha, ketika pemerintah memakai logika tersebut, maka pemerintah telah gagal melaksanakan fungsinya sebagai penyeimbang," ucap dia dalam diskusi daring, Jumat (16/10/2020).

Baca: Kemensos Masih Fokus Tangani Dampak Covid-19 pada 2021

Dia mengatakan, pemerintah seolah lupa bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha selama ini tidak melulu setara.

Ketika ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dikembalikan ke mekanisme privat, seperti melalui perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, pekerja berpotensi dirugikan karena tak memiliki bargaining position.

"Pemerintah lupa ada hubungan yang sangat tidak seimbang antara pekerja dan pengusaha," kata Nabiyla.

Ia mencontohkan aturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diubah dalam UU Cipta Kerja.

Baca: Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak

Dalam klaster ketenagakerjaan, Pasal 151 Ayat (2) menyebut, jika PHK tidak dapat dihindari, pengusaha harus memberitahukan alasannya kepada pekerja/buruh.

Selanjutnya, diatur bahwa pekerja/buruh menolak alasan tersebut, maka wajib ada perundingan bipartit dan jika tidak ada kesepakatan baru bisa terjadi PHK ketika ada penetapan perselisihan hubungan industrial (PHI).

Menurut Nabiyla, pengubahan pasal tersebut menunjukkan kekeliruan pemerintah dalam memandang relasi antara pekerja dan pengusaha.

Dengan pengubahan pasal ini, maka pengusaha dapat melakukan PHK secara sepihak. Sebab, belum tentu pula pekerja dapat melakukan penolakan atas pemberitahuan hubungan kerja oleh perusahaan.

Baca: Survei Indikator: Elektabilitas Gerindra dan PKS Naik, Partai Pemerintah Anjlok

"Kalau negara bersikap netral, maka secara tidak langsung negara sebenarnya sedang meninggalkan perannya untuk melindungi pekerja dan melindungi pengusaha," tutur dia.


sumber: kompas.com

Terkait
Ini Alasan Pemerintah Hanya Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Kelompok Prioritas
Ini Alasan Pemerintah Hanya Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Kelompok Prioritas
Mendagri Ingatkan Pentingnya Masker, Turunkan Penularan
Syahrul Aidi Fasilitasi Gubri Ekspose Kondisi Riau di S
Kupon Sembako Idolmart Untuk Warga Riau di Jabodetabek
Lainnya
Bersempena HUT TNI AU Ke-74, Lanud RsN Bantu PMI Kucurkan Darah Segar
Bersempena HUT TNI AU Ke-74, Lanud RsN Bantu PMI Kucurkan Darah Segar
Ribuan Siswa di Pasaman Terima Kartu Identitas Anak
Udara Makin tak Sehat, Disdik Kampar Perpanjang Libur A
Calon DOB Menyengat Petahana
Hukum
Yuyun Hidayat Puji Polda Riau Berhasil Gulung Sindikat Narkoba
Yuyun Hidayat Puji Polda Riau Berhasil Gulung Sindikat Narkoba
Gelar Razia Penerapan Protkes Covid-19, Polres Rohul Mi
PTTUN Medan Putuskan Kerja KPU Kuansing Telah Sesuai At
Olahraga
KPOTI dan Dinas Budaya Sinergi Kembangkan Permainan tradisional
KPOTI dan Dinas Budaya Sinergi Kembangkan Permainan tradisional
Edwin Pratama Akan Perjuangkan Atlit Riau Masuk ke Timn
Edwin Pratama: Ketum PSSI Dukung PSBS Masuk Liga 3 Indo
Leisure
Berikut 10 Jenis Sambal Khas Indonesia Bikin Makan Nambah Terus
Berikut 10 Jenis Sambal Khas Indonesia Bikin Makan Nambah Terus
Khawatir Dampak Corona, Wisatawan China Batal ke Istana
Ini Dampak Virus Corona bagi Wisatawan Bintan
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Pariwara
Bupati Sukiman Kepada Himarohu-Riau: Kaum Intelektual Penerus Pembangunan
Bupati Sukiman Kepada Himarohu-Riau: Kaum Intelektual Penerus Pembangunan
Bupati Sukiman: KTNA Ujung Tombak Ketahanan Pangan di K
Pemkab Rohul Telah Usulkan Perubahan Nama Bandar Pasir
Nasional
Surat Terbuka Hendry Munief Untuk Presiden Prancis
Surat Terbuka Hendry Munief Untuk Presiden Prancis
Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Diminta Ambil A
Ini Alasan Polisi Tidak Menahan 7 Tersangka Kebakaran G
Global
Dior Tampilkan Kain Endek Bali Pada Paris Fashion Week
Dior Tampilkan Kain Endek Bali Pada Paris Fashion Week
GKSB DPR RI Dukung Langkah Fatah dan Hamas Bersatu Lawa
Terkait Aneksasi Israel di Tepi Barat, Senayan Akan Amb