Hendry Munief Apresiasi Kinerja Kementerian UMKM 2025, Penyaluran KUR Capai 94,4 Persen
KANALSUMATERA.com - JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian UMKM sepanjang tahun 2025, terutama dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah mencapai 94,4 persen. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senin (18/5/2026).
Menurut Hendry Munief, pencapaian tersebut menunjukkan adanya sinergi yang baik antara Kementerian UMKM, perbankan penyalur KUR, serta DPR RI dalam mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia.
“Pencapaian penyaluran Dana KUR hingga 94,4 persen tentu patut diapresiasi. Ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kementerian UMKM, bank penyalur, dan DPR RI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujar Hendry Munief.
Meskipun demikian, ia menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar penguatan ekosistem UMKM nasional dapat berjalan lebih optimal.
*Soroti Keluhan Agunan KUR di Bawah Rp100 Juta*
Baca: Wakil Menteri Perang AS Temui Menhan Sjafrie, Bahas Kelanjutan Kerja Sama Pertahanan RI-AS
Dalam rapat tersebut, Hendry Munief juga menyoroti masih adanya keluhan dari pelaku UMKM terkait permintaan agunan atau jaminan oleh sejumlah bank penyalur KUR untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.
Padahal, sesuai ketentuan program KUR, pinjaman dengan nominal tersebut seharusnya dapat diakses lebih mudah oleh pelaku usaha kecil tanpa tambahan beban agunan.
“Sampai masa reses kemarin, kami masih menerima keluhan dari pengusaha UMKM yang diminta agunan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta. Ini menjadi perhatian serius agar disiplin bank penyalur benar-benar dijalankan,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap bank penyalur agar tujuan utama program KUR dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.
*DPR RI Dorong Keterlibatan dalam Program Sapa UMKM*
Baca: Defisit APBN 2027 Berpotensi Melebar, Beban Program Baru Tekan Ruang Fiskal Pemerintah
Selain itu, Hendry Munief juga berharap DPR RI dapat dilibatkan secara aktif dalam program Sapa UMKM yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan legislatif penting untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas pelaksanaan program di daerah.
“Kami berharap DPR RI dilibatkan dalam program Sapa UMKM agar pengawasan dan kolaborasi di daerah berjalan maksimal. Komisi VII DPR RI selama ini selalu menerima banyak masukan terkait pengembangan UMKM,” katanya.
Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat dan DPR RI sangat diperlukan guna memastikan berbagai program pemberdayaan UMKM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
*Dorong Penguatan Ekosistem UMKM di Daerah*
Pada kesempatan itu, Hendry Munief juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem kewirausahaan melalui pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) UMKM di berbagai daerah.
Baca: Ribuan Warga Meranti Bekerja di Malaysia, Hendry Munief Dorong Solusi dari Kemenhan dan KKP RI
Ia mengungkapkan bahwa usulan pembangunan PLUT UMKM di Kabupaten Siak telah diajukan dan pemerintah daerah setempat bahkan telah menyiapkan gedung pendukung.
“Di dapil saya, Kabupaten Siak, pemerintah daerah sudah menyiapkan gedung untuk PLUT UMKM. Kami berharap ada dukungan program dari kementerian agar segera terealisasi,” ujarnya.
Menurut Hendry Munief, keberadaan PLUT UMKM sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, hingga akses pemasaran dan pembiayaan.
Ia berharap pemerintah dapat terus mempercepat penguatan ekosistem UMKM nasional agar sektor tersebut semakin tangguh menghadapi tantangan ekonomi global dan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. (SM)
